Ambon, Pelita Maluku – Pemeriksaan keuangan Polri resmi dimulai. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., membuka secara resmi Taklimat Awal Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Polda Maluku dan jajaran.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Basudara Manise, Lantai 5 Mapolda Maluku, Rabu (4/2/2026) ini menjadi momentum penting penegasan komitmen Polri dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan anggaran negara.
Taklimat awal tersebut dihadiri Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III, serta Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda Maluku. Sementara para Kapolres dan Kapolresta jajaran mengikuti kegiatan secara daring.
Turut hadir tim pendamping dari Itwasum Polri, yakni AKBP Heddy Tripranoto dan Penata Tegar Fajar R., serta Tim Pemeriksa BPK RI yang dipimpin Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hari Haryanto, S.E., M.Ak., CA, CSFA., selaku Wakil Penanggung Jawab 5 BPK RI.
Dalam sambutan Kapolda Maluku yang dibacakan Wakapolda, ditegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI yang berlangsung 4 hingga 20 Februari 2026 merupakan instrumen kendali dan evaluasi strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran Polri dikelola sesuai aturan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kehadiran tim BPK RI adalah kehormatan sekaligus ruang koreksi. Saya instruksikan seluruh Kasatker, Kasubsatker, dan Kasatwil selaku objek pemeriksaan agar bersikap terbuka, kooperatif, dan menjadikan proses ini sebagai sarana pembenahan serta peningkatan kinerja,” tegas Wakapolda mengutip amanat Kapolda Maluku.
Sementara itu, Hari Haryanto menjelaskan bahwa pemeriksaan bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Polri, dengan fokus pada lima area krusial, yakni pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), belanja barang, belanja modal, serta pengelolaan kas, piutang, dan transaksi keuangan.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai fondasi tata kelola keuangan yang sehat.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penyerahan Surat Tugas dan Daftar Objek Pemeriksaan dari BPK RI kepada Wakapolda Maluku. Penutupan ditandai sesi foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan Polri yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Redaksi Pelita Maluku - Ais
Komentar
Belum Ada Komentar