Ambon, Pelita Maluku.com – Reformasi Birokrasi saat ini telah menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah, untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat, agar terwujudnya birokrasi yang mumpuni, profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan nepotisme.

Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan sosok birokrasi yang handal, serta memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi baik secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan, bagi keberlangsungan unit organisasi yang diwujudkan dalam suatu manajemen kinerja,” Demikian disampaikan Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada 

Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XI Tahun 2024 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku.

Selain itu lanjut Pj Gubernur Maluku, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi hal yang wajib dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pasalnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor pemerintahan, yang membawa serta tuntutan bagi pemerintah untuk mampu beradaptasi dan berinovasi melalui pemanfaatan teknologi,” jelas Sadali.

Untuk itu Pj. gubernur berharap, peserta yang telah dinyatakan tulus dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini, akan menjadi Pejabat Administrator yang unggul dan dapat menjadi figur panutan karena telah melalui proses penilaian kelulusan yang baik dari tahapan pelatihan ini.

Untuk diketahui PKA tersebut diikuti oleh 40 orang, yang terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara 3 orang, Buru Selatan 7 Orang, Kepulauan Aru 1, Maluku Barat Daya 15 orang, Kota Tual 5 orang, Kota Ternate 7 orang, dan Bawaslu Provinsi Maluku 2 orang, yang mana semuanya dinyatakan lulus dengan 28 orang mendapat predikat sangat memuaskan dan 12 orang predikat memuaskan.

Hadir juga pada kesempatan itu Kepala BPSDM Provinsi Maluku, Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Tual dan Kota Ternate, Perwakilan Bawaslu Provinsi Maluku, Pejabat Administrator Lingkup BPSDM Provinsi Maluku, Para Widyaiswara Lingkup BPSDM Provinsi Maluku, dan undangan lainnya. (PM.007)