Ambon , Pelita Maluku — Tepat satu tahun memimpin Maluku, Gubernur melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 10 pejabat tinggi pratama (Eselon II) di Lantai VII Kantor Gubernur, Jumat (20/02/2026). Pelantikan ini disebut sebagai bagian dari penguatan tim kerja untuk mempercepat realisasi visi-misi pemerintahan Lawamena.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui uji kompetensi dan seleksi terbuka. Ia memastikan jabatan diberikan kepada figur yang dinilai terbaik secara kapasitas dan rekam jejak.
“Yang dipilih adalah yang terbaik dari proses seleksi. Mereka harus mampu bekerja cepat, kolaboratif, dan tidak terjebak ego sektoral,” tegasnya.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya, Gubernur memaparkan sejumlah capaian, di antaranya pertumbuhan ekonomi Maluku yang berada di atas rata-rata nasional, penurunan angka stunting, inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran yang menurun, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah Provinsi Maluku juga mencatat sejumlah penghargaan nasional, termasuk capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini berada di zona hijau.
Namun ia mengakui, masih banyak target yang belum tercapai. Karena itu, ia meminta aparatur sipil negara bekerja lebih terukur dan responsif, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Gubernur juga menegaskan mekanisme evaluasi jabatan akan dilakukan secara berkala minimal enam bulan sekali. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, ia memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan mengambil keputusan sesuai norma kepegawaian.
“Jabatan ini bukan hak permanen. Ada evaluasi dan ada konsekuensi kinerja,” ujarnya.
Menjawab kritik soal perjalanan dinas ke Belanda, Gubernur menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari forum kerja sama Indonesia–Belanda yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri RI, dengan agenda khusus infrastruktur kemaritiman. Pemerintah Provinsi Maluku mempresentasikan rencana pembangunan pelabuhan terintegrasi untuk menarik dukungan pembiayaan dan investasi.
Menurutnya, perjalanan dinas adalah bentuk pengabdian, bukan wisata. Ia menyebut perjalanan panjang hingga lebih dari 20 jam dalam kondisi cuaca ekstrem adalah risiko tugas yang harus dijalankan demi kepentingan daerah.
Terkait lokasi pelabuhan terintegrasi, Gubernur menjelaskan penentuan dilakukan berdasarkan studi kelayakan ilmiah oleh lembaga pembiaya. Pulau Ambon dinilai strategis karena terhubung dengan Pelabuhan Yos Sudarso dan Bandara Internasional Pattimura sebagai simpul logistik utama. Namun keputusan final tetap mengikuti kajian teknis.
Ia menegaskan, yang terpenting adalah proyek tersebut berada di wilayah Maluku agar provinsi ini bisa menjadi hub logistik Indonesia Timur.
Pelantikan berlangsung tanpa kehadiran Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath. Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie.
Adapun 10 pejabat eselon II yang dilantik adalah:
Faradilla Attamimi – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Maluku
Dominggus Nicodemus Kaya – Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Maluku
Yahya Kotta – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Farhatun Rabiah Samal – Sekretaris DPRD Provinsi Maluku
Djalaludin Salampessy – Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Abdulrachim Maruapey – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
Semuel Estefanus Huwae – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
Raden Affandy Z. Hass Annusi – Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku
Ina Wati Tahir – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
Titus Fransiscus L. Renwarin – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
Dengan komposisi baru ini, Gubernur menargetkan birokrasi Maluku bergerak lebih solid, terukur, dan fokus pada percepatan pembangunan di tahun kedua kepemimpinannya.
Redaksi Pelita Maluku - Ais
Komentar
Belum Ada Komentar