Dari Tantangan ke Peluang, Maluku Tancap Gas di 2026

Ambon, Pelita Maluku — Pemerintah Provinsi Maluku mulai menekan pedal percepatan pembangunan di tahun 2026. Hal itu ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Hotel Santika Ambon, Selasa (14/4/2026).

Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath, sebagai simbol dimulainya proses perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Gubernur menyebut, tahun 2026 menjadi fase penting bagi Maluku. Setelah melewati tahun pertama sebagai masa konsolidasi, kini pemerintah daerah masuk tahap percepatan.

“Harapan masyarakat semakin besar. Pembangunan tidak boleh hanya terlihat di atas kertas, tapi harus dirasakan langsung,” kata Lewerissa.

Ia tidak menampik adanya tantangan, terutama tekanan fiskal akibat dinamika global dan kebijakan nasional. Namun, kondisi itu justru menjadi momentum untuk bekerja lebih efektif dan mencari peluang baru.

Menurutnya, kunci menghadapi situasi tersebut adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

“Dari keterbatasan, kita harus mampu menciptakan peluang,” ujarnya.

Sejumlah program strategis mulai menunjukkan perkembangan, termasuk proyek nasional seperti Blok Masela serta berbagai program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang memperluas akses ekonomi di daerah.

Dari sisi capaian, indikator makro Maluku menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 mencapai 5,44 persen, sedikit di atas rata-rata nasional 5,39 persen.

Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 15,38 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 74,09 poin pada 2025 dan masuk kategori tinggi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga mencatat sejumlah penghargaan nasional, di antaranya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dan SPM Award 2025 untuk wilayah Maluku dan Papua.

Dalam forum Musrenbang, Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah agar program berjalan selaras dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan agar pembangunan dilakukan dengan pendekatan sensitif konflik guna menjaga harmoni sosial di Maluku.

Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih konkret dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, seiring langkah Maluku mengubah tantangan menjadi peluang di tahun percepatan ini.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse