DPRD Minta Sistim Pemilu Serentak Dievaluasi

Ambon, Pelita Maluku.Com - DPRD Provinsi Maluku meminta, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengevaluasi sistem Pemilu Serentak tahun 2019 yang baru saja digelar. Pasalnya, sistem pemilu kali ini yang cukup panjang, menyebabkan banyak penyelenggara meninggal dunia bahkan sakit karena kelelahan.

“Kita perlu sampaikan ke pempus terkait dengan sistim pemilu, yang memberi dampak yang sangat buruk bagi para penyelenggara. Sampai tadi malam, saya sempat melayat salah satu petugas KPPS di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah bernama Yusuf Tuatparu yang meninggal dunia akibat kelelahan.

Beliau (Yusuf Tuatparu) meninggal dunia di rumah sakit. Berdasarkan Informasi yang di dapatkan juga bahwa ada sejumlah penyelenggara yang jatuh sakit,” kata Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae kepada wartawan, di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Jumat (3/5/2019) kemarin.

Ditambahkan, DPRD sangat prihatin dengan berbagai kejadian yang merenggut nyawa para penyelenggara ini.

Pihaknya, kata Edwin, telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, untuk memberikan perhatian kepada petugas KPPS .

“Saya telah menginformasikan kepada KPU, agar mereka-mereka yang menjadi petugas KPPS ini, diberi perhatian. Menteri Keuangan sudah menjanjikan kepada yang meninggal dunia diberikan santunan Rp 36 juta, dan yang sakit diberikan santunan Rp16 juta itu harus segera diurus, agar mereka bisa secepatnya mendapatkan santunan itu untuk keperluan keluarga masing-masing,” demikian Huwae. (PM.007)