Ambon, Pelita Maluku – Di sebuah kota kepulauan yang ritmenya ditentukan oleh laut, pasar, dan jalanan yang terus bertumbuh, perubahan sering kali tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, lewat satu panggilan telepon yang dijawab cepat.
Bagi Pemerintah Kota Ambon, nomor itu adalah 112.
Dalam jumpa pers satu tahun kepemimpinan bersama Wali Kota Bodewin Wattimena di Ruang Vlesingen, Balai Kota Ambon, Jumat (20/02/2026), Wakil Wali Kota Ely Toisuta berbicara bukan hanya tentang program, tetapi tentang perubahan cara pemerintah hadir di tengah warganya.
“Call Center 112 sangat membantu warga Kota Ambon. Ini bukan sekadar program, tetapi respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Ely, transformasi digital bukan proyek prestise. Ia adalah kebutuhan. Kota yang terus berkembang menuntut pelayanan yang lebih sigap, lebih transparan, dan lebih dekat. Call Center 112 menjadi pintu masuknya—sebuah kanal tunggal yang memungkinkan warga melaporkan keadaan darurat, gangguan layanan publik, hingga persoalan sosial secara cepat dan terintegrasi.
Namun 112 bukan berdiri sendiri.
Dalam satu tahun terakhir, Pemkot Ambon meluncurkan dan mengimplementasikan sistem tersebut sebagai bagian dari pengembangan Ambon Smart City. Evaluasi dilakukan bersama Kementerian Kominfo untuk memastikan arah kebijakan tetap pada relnya. Kerja sama dengan Lintas Artha dibangun guna memperkuat jaringan intra pemerintah, memastikan komunikasi antar perangkat daerah berjalan stabil dan aman.
Di sudut-sudut kota, 57 titik CCTV kini aktif memantau ruang publik. Perangkat itu tidak sekadar terpasang, tetapi dipelihara secara berkala. Bahkan, uji coba pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) mulai diterapkan untuk membantu analisis visual dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Kerja sama dengan Telkomsel juga dibangun untuk menghadirkan layanan pengaduan yang lebih terintegrasi. Tujuannya satu: laporan warga tidak berhenti di meja admin, tetapi bergerak cepat ke instansi terkait.
Transformasi juga merambah ke dalam sistem birokrasi. Pimpinan OPD, Pejabat Pembuat Komitmen, hingga penyedia jasa kini menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Sertifikat elektronik diterapkan untuk mengamankan website pemerintah. Bahkan, Pemkot membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) guna memperkuat pertahanan siber dari potensi serangan digital.
Di sisi lain, transparansi data ikut diperkuat melalui penyusunan dan distribusi buku statistik sektoral, baik dalam bentuk cetak maupun digital di laman resmi ambon.go.id. Data, bagi Ely, bukan sekadar angka—tetapi fondasi kebijakan yang akurat dan terukur.
Di tengah semua itu, satu pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa Smart City bukanlah istilah kosong. Ia bukan sekadar label modernitas yang dipajang dalam dokumen perencanaan.
“Smart City bukan slogan. Ini kerja nyata yang harus langsung dirasakan masyarakat,” tegas Ely.
Di Ambon, perubahan itu kini bisa dimulai dari satu panggilan. Dan bagi pemerintah kota, setiap panggilan adalah amanah untuk menjawab dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
Redaksi Pelita Maluku - Ais
Komentar
Belum Ada Komentar