Ambon, Pelita Maluku - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan penentuan lokasi pelabuhan terintegrasi tidak bisa didasarkan pada pertimbangan politik atau keinginan sepihak. Semua harus berbasis kajian ilmiah dan hitungan teknis yang terukur.
Dalam keterangan pers di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur, Kamis (26/02/2026), Lewerissa menyebut hasil studi awal menunjukkan Pulau Ambon paling siap secara teknis dibanding wilayah lain.
“Kalau bicara infrastruktur besar, tidak bisa asal tunjuk lokasi. Harus dihitung dari sisi efisiensi, konektivitas, dan dampaknya terhadap harga barang,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini distribusi logistik Maluku masih bergantung pada Surabaya dan Makassar. Pola distribusi berlapis membuat biaya angkut dan bongkar muat membengkak, sehingga harga komoditas di daerah kepulauan menjadi mahal.
Pelabuhan terintegrasi yang dirancang nantinya akan mencakup fasilitas logistik, perikanan, terminal Ro-Ro, hingga dukungan energi. Tujuannya jelas: memangkas rantai distribusi dan menjadikan Maluku simpul logistik di kawasan timur Indonesia.
Lewerissa mengakui, Pemprov sempat mengusulkan lokasi di luar Ambon demi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Namun hasil kajian menunjukkan Ambon unggul karena infrastruktur pendukung sudah tersedia, pasar terbesar berada di wilayah ini, serta terhubung langsung dengan Bandar Udara Pattimura dan pelabuhan utama.
Jika dibangun jauh dari pusat distribusi, kata dia, akan terjadi penanganan barang dua kali (double handling) yang justru menambah biaya dan menurunkan daya saing.
“Tujuan kita menekan harga, bukan menambah beban baru,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov memastikan proyek ini tidak menggunakan APBD karena keterbatasan fiskal daerah. Skema pendanaan diarahkan melalui APBN atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan dukungan perencanaan dari Bappenas untuk masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
Ia juga meluruskan bahwa kehadirannya di Osaka sebelumnya hanya sebagai saksi penandatanganan pra-studi kelayakan oleh pihak swasta. Belum ada kontrak pembangunan yang diteken pemerintah daerah.
“Prinsipnya sederhana. Di mana pun dibangun, yang penting di Maluku dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Tapi dasar keputusannya tetap data dan kajian ilmiah,” tutup Lewerissa.
Redaksi Pelita Maluku -Ais
Komentar
Belum Ada Komentar