Lawamena Satu Data Diperkuat, Pemprov Maluku Andalkan Peta Digital untuk Kebijakan Tepat Sasaran

Ambon Pelita Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat tata kelola data pembangunan dengan mengembangkan fitur data spasial dan sistem kendali mutu (quality control) pada platform digital Lawamena Satu Data, sebagai upaya memastikan kebijakan publik lebih akurat, terukur, dan berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah kepulauan.

Langkah strategis itu dibahas dalam forum bertajuk Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku bersama program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Zest Hotel Ambon.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi digital, data telah menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pemerintah.

Menurutnya, pengembangan fitur data spasial menjadi terobosan penting karena mampu menghadirkan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih utuh dan mudah dipahami.

“Melalui visualisasi peta digital, pimpinan daerah dapat melihat langsung sebaran program pembangunan, kondisi wilayah, hingga ketersediaan layanan publik secara real-time. Ini akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Renwarin.

Selain penguatan fitur spasial, Pemprov Maluku juga menempatkan mekanisme quality control sebagai elemen utama untuk memastikan data yang tersaji dalam portal dan dashboard eksekutif tetap valid, konsisten, lengkap, dan selalu diperbarui.

Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menjelaskan bahwa akurasi data menjadi kebutuhan mendesak bagi daerah kepulauan seperti Maluku, di mana masyarakat tersebar di pulau-pulau kecil dengan tantangan akses layanan dasar yang berbeda dari daerah lain.

Ia mencontohkan sektor pendidikan, di mana rasio fasilitas sekolah di Maluku jauh berbeda dibandingkan Pulau Jawa. Jika satu sekolah di Maluku rata-rata hanya melayani sekitar 200 siswa, di Jawa jumlahnya bisa mencapai 900 siswa.

“Karakteristik geografis Maluku membutuhkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan data spasial yang akurat, pemerintah dapat mendorong kebijakan afirmatif dari pusat yang lebih adil dan sesuai kebutuhan daerah kepulauan,” ujar Odie.

Pengembangan Lawamena Satu Data juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Maluku. Pemerintah daerah menyebutkan, gubernur menunjukkan ketertarikan besar untuk menggunakan aplikasi tersebut secara langsung guna memantau sebaran unit layanan publik serta kondisi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.

Melalui penguatan platform ini, Pemprov Maluku berharap seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem data yang terintegrasi, sehingga proses perencanaan pembangunan tidak lagi bertumpu pada asumsi, melainkan pada bukti yang terukur.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan program SKALA diharapkan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya kebijakan berbasis data (evidence-based policy) yang mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah berjuluk seribu pulau tersebut.

Forum strategis ini turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA Maluku.

Redaksi Pelita Maluku