Melalui Video Conference Sekda Maluku Jelaskan Penanganan Corona ke Kemendagri
Ambon Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona virus Disease 19 (Covid-19) Provinsi Maluku, Kasrul Selang,
di dampingi Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr. Meykal Pontoh, melakukan Video
Confence dengan Tim Gugus Tugas Nasional di ruang rapat lantai II Kantor
Gubernur Maluku, Jumat (03/04/2020).
Rapat terbatas (Ratas) dengan sistem online itu, juga di ikuti
beberapa Gugus Tugas daerah lainnya di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Bima.
Ratas tersebut digelar untuk mendengar langsung penjelasan
singkat, terkait penanganan penyebaran Covid-19 yang kini telah menjangkiti
hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia.
Sebelum menyampaikan perkembangan penanganan Covid-19 di Maluku, Kasrul mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang telah memberikan kesempatan kepada Gugus Tugas Provinsi Maluku untuk menjelaskan penanganan Covid-19 di Maluku.
"Apresiasi kami kepada Kemendagri karena telah
memfasilitasi kami untuk bertemu (melalui online, red) dan bertukar pengalaman
dengan provinsi serta kabupaten kota lainnya di tanah air," ujarnya.
Kasrul menjelaskan secara garis besar tentang penanganan
Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), termasuk menangani
pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pihaknya juga telah mempersiapkan
rumah sakit rujukan untuk menangani pasien Covid-19.
"Kemarin,selama 16 hari, kita melakukan pengobatan
terhadap satu orang positif Corona asal Bekasi dan sekarang telah sembuh. Kami
tidak hanya mengobati sakitnya, namun juga persiapan selama 16 hari itu terkait
psiko-sosialnya," jelasnya.
Penanganan kedua, lanjut Kasrul, pihaknya telah perketat
pintu masuk ke Maluku, baik melalui udara maupun laut.
Sejauh ini, kata dia, jumlah pemudik semakin bertambah.
Peningkatan ini, akibat sekolah-sekolah telah meliburkan siswanya. Begitu pun
dengan perkantoran, telah merumahkan pegawainya. Sejak tanggal 30 Maret 2020
hingga saat ini, pihaknya mencatat sebanyak 4.448 pelaku perjalanan (pemudik)
yang pulang ke Maluku.
"Dari jumlah ini, 3 ribu lebih pemudik tersebar di
sebelas kabupaten/kota se-Maluku. Namun mereka diisolasi secara mandiri.
Isolasi ini difasilitasi oleh pemerintah desa setempat menggunakan gedung
sekolah, dibawah pengawasan pemerintah desa dan masyarakat," lanjutnya.
Kasrul mengusulkan, Kementerian Desa melalui Kemendagri dapat
membuat model dan rujukan ke Kepala Desa (Kades) di Maluku maupun Indonesia,
mengenai pemanfaatan dana maupun potensi desa untuk melakukan isolasi mandiri
di desa.
"Desa-desa telah kami instruksikan, untuk melakukan
isolasi desa. Jadi desa mengawasi, membiayai dari dana desa, dan
seterusnya," usulnya.
Menurut Kasrul, selain penyediaan Alat Pelengkap Diri (APD),
tim medis juga membutuhkan ventilator. Ventilator adalah mesin yang menyediakan
ventilasi mekanis dengan menggerakkan udara yang bernapas kedalam dan keluar
dari paru-paru, untuk memberikan napas kepada pasien yang secara fisik tidak
dapat bernapas, atau bernafas kurang baik. Alat ini akan digunakan untuk
mengobati pasien yang sakit.
"Kami juga punya strategi, bila yang masuk ke rumah
sakit adalah pasien yang kondisi kesehatannya benar-benar kritis. Sementara
beberapa gedung diklat atau asrama dijadikan sebagai tempat mengkarantina warga
yang kondisi kesehatannya berstatus ODP maupun PDP ringan. Tujuannya untuk
memberikan waktu, energi maupun menghemat pemakaian tempat tidur di rumah
sakit," ujarnya.
Kasrul mengaku, hingga saat ini, pihaknya telah mengisolasi sebanyak 560 orang. Mereka di tempatkan di Balai Diklat atau Asrama milik Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kementerian. Sebagian dari mereka hanya menetap selama dua hari di Ambon. Sementara 101 orang lainnya, masih menetap hingga kini.
Pihaknya juga telah menghitung dampak ekonomi di tengah
mewabahnya Covid-19. Kurang lebih, sekitar 40 persen masyarakat Maluku yang
terkena imbas dari wabah virus yang telah menjadi pendemi global tersebut.
Akibatnya, mereka butuh intervensi bantuan sembako dan kebutuhan lainnya dari
Kementerian.
"Kami sementara menyiapkan Rp7,5 miliar, dan telah manfaatkan
sekitar Rp5 miliar lebih. Sementara untuk pencegahan dan penanganan Cobid-19,
kami butuh kurang lebih Rp50 miliar. Kemudian untuk dampak ekonomi dan sosial,
kami butuh sekitar Rp150 miliar. Untuk ini, mami telah menyurati beberapa
kementerian untuk membantu," kata Kasrul (PM.007)
Belum Ada Komentar