- MENYIKAPI TANTANGAN GEOPOLITIK, GUBERNUR MALUKU HADIRI SARASEHAN KEBANGSAAN BPIP
- HADIRI SANNIPATA WAISAK 2569 BE/2025, WAGUB HARAP PEMIMPIN BUDHA DUKUNG INVESTASI DI MALUKU
- WAGUB PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARKITNAS KE-117 PROVINSI MALUKU
- PLN Maluku Akhirnya Kembalikan Aset Tanah Kodam XV/Pattimura
- Pastikan Layanan Posyandu dan PAUD, Ny. Lisa Wattimena Kunjungi Posyandu Teratai dan PAUD Aurora

Ambon, Pelita Maluku Maluku - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memulai sejumlah rangkaian kegiatan dalam pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dengan melakukan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Maluku, Rabu (14/6/2023).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP dalam pernyataan seusai rapat menjelaskan, pembangunan dan pengembangan akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terus berjalan semaksimal mungkin.
"Pembangunan akan dilaksanakan semaksimal atau secepat mungkin," tegas Menko Mahfud yang saat ini juga menjabat sebagai Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam konferensi pers kepada media massa.
Menko Mahfud menjelaskan, sebagai program jangka menengah, telah mempersiapkan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS)
Nantinya, Satria-1 akan melayani jaringan-jaringan untuk pelayanan publik di daerah terpencil seperti sekolah, rumah sakit, Kantor TNI, Kantor Polisi dan sejumlah instansi lainnya.
"Satria-1 akan segera beroperasi paling lambat Januari 2024,"tambahnya.
Menko Mahfud menambahkan, belum bisa memastikan apakah ada kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022, yang terdapat pada kawasan perbatasan.
Secara yuridis, sambung Menko Mahfud, berdasarkan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tower yang disediakan yang sudah berhasil diselesaikan dari Rp.10 triliun yang dikeluarkan, ternyata yang tersedia barangnya hanya bernilai Rp.2 triliun.
Menurut Menko Mahfud, pemeriksaan kasus korupsi masih terus berjalan di Kejagung.
"Diduga dan sekarang sudah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP 8,2 triliun dikorupsi. Berdasarkan perkembangan terakhir memang ada tower-tower yang sudah siap cuma ketika diperiksa BPKP, itu jaringan belum disambungkan," jelas Menko Mahfud.
"Saya tak tahu apakah di tempat saudara itu apakah BTS 4G yang jadi program atau yang termasuk. Kalau termasuk, apakah barangnya ada atau tinggal disambung saja barangnya?" tambah Menko Mahfud lagi (PM.007)
Komentar
-
Belum Ada Komentar
- PEMPROV MALUKU
- SEPUTAR KOTA TUAL
- SEPUTAR TANIMBAR
- OPINI
- SEPUTAR KEPULAUAN ARU
- SEPUTAR BURSEL
- SEPUTAR BURU
- SEPUTAR MBD
- SEPUTAR SBT
- SEPUTAR MALRA
- SEPUTAR KOTA AMBON
- SEPUTAR SBB
- BERITA SEPUTAR EKONOMI
- BERITA SEPUTAR POLITIK
- BERITA SEPUTAR HUKUM DAN KRIMINAL
- BERITA SEPUTAR NASIONAL
- BERITA SEPUTAR DAERAH
- SEPUTAR MALTENG
- LEGISLATIF KOTA AMBON
- LEGISLATIF PROVINSI MALUKU
- BERITA SEPUTAR PENDIDIKAN
Artikel Terkait
SEKDA MALUKU AJAK WARGA LESTARIKAN ALAM
Hanya di Tangan Saptenno Universitas Pattimura Jadi No 1 di Indonesia Timur
BUKA FORUM RKPD, SEKDA : ARAHAN PRESIDEN JADI PERHATIAN
Wagub Terima Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern BPKP Maluku Tahun 2022
Wujud Kepedulian Bagi Sesama, Gubernur Maluku Harap Pengelolaan Zakat Terus Ditingkatkan
PJ GUBERNUR MALUKU MENGUKUHKAN PJS BUPATI MBD, SBT DAN BURSEL
Sabirin : 2 Walikota dan 8 Bupati di Maluku Lantik Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur
PERJUANGAN MARTHA CHRISTINA TIJAHAHU WARISKAN PELAJARAN BAGI GENERASI MUDA MALUKU