Ambon, Pelita Maluku.com  - Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah provinsi Maluku melalui Gerakan Peduli Maluku, melaksanakan Rapat tindak lanjut pengendalian Inflasi dalam menghadapi Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN), Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, yang dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Jumat (3/3/2023), bertempat di ruang rapat lantai VI kantor Gubernur Maluku.

Dalam keterangannya Basalamah menyampaikan, rapat ini akan dikonsolidasi bersama-sama sebagai upaya dan  langkah percepatan yang saat ini menjadi isu di tingkat Nasional maupun Dunia yaitu inflasi.

“Rapat ini merupakan tindak lanjut pertemuan tiga hari yang lalu, dan hari ini kita akan menkonsolidasi bersama-sama atas nama Maluku, terkait dengan upaya Langkah-langkah percepatan yang saat ini menjadi isu di tingkat nasional maupun dunia, khususnya terkait kondisi makro ekonomi yang didalamnya juga ada inflasi.” Ujarnya.

Pada kesempatan itu Basalamah menjelaskan tambahan bantuan paket yang saat ini sudah mencapai 10.500 paket.

“Alhamdulillah, ada tambahan kurang lebih 1.000 paket, jadi totalnya semua 10.500 paket, kita berdoa bersama-sama agar apa yang dilakukan ini bernilai ibadah disisi Allah SWT, untuk masyarakat Maluku.” Harapnya.

Ia juga mengajak para stakeholder, untuk sama-sama peduli untuk Maluku yang lebih baik.

Untuk di ketahui pada kesempatan itu sejumlah paket telah di terima dari PT. PLN Maluku Maluku Utara sebanyak 250 paket, Bank Tabungan Negara 150 Paket, Bank Tabungan Pensiunan Negara 150 Paket, Bank Central Asia 50 Paket, PT Lia Tan Jaya 25 Paket, Hotel Swissbel Ambon 15 Paket, Taspen 100 paket, dan BPJS 100 paket.

“Sementara saat ini masih menunggu konfirmasi dari PT. Pupuk Indonesia, Jasa Raharja, Perikanan Nusantara, Maluku Prima, PT. PPI” Tutupnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Maluku Saldi Aldrin, Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku Onesimus Soumeru, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pelaku Usaha, Perbankan, beserta unsur terkait lainnya. (PM.007)