Rumra : Dana Desa Capai Miliar Namun Tak Satupun Desa di Maluku Sejahtera

Malra, Pelita Maluku.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra meminta, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini pihak Inspektorat untuk mengaudit secara terperinci setiap laporan pertanggugjawaban yang dimasukan oleh Kepala Desa maupun Penjabat Ohoi setempat.

Permintaan ini disampaikan Rumra, karena sering terjadi kesalapahaman dan keributan dikalangan masyarakat ditingkat Desa/Ohoi, akibat ulah dari penyalahgunaan dan baik itu Dana Desa (DD) maupun dana Bantuan Usaha Milik Ohoi (BUMO)

“untuk itu Pemerintah Propinsi dalam hal ini Gubernur Maluku Murad Ismail melakukan pendekatan serta penandatanganan bersama dengan Kapolda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku serta juga pengadilan Tinggi Maluku, untuk melakukan pengawasan terhadap 11 Kota/Kabupaten yang ada di Maluku terkait dengan penggunaan dana desa,” Ungkap Rumra kepada wartawan di Cafe Kimson Selasa (17/03/2020)

Menurutnya, Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu mendapat pengawalan dan pengawasan yang ketat, lantaran jumlahnya yang begitu besar, demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tapi faktanya, semenjak dana ini dikucurkan, hingga kini tak satupun desa yang ada di Kabupaten/Kota di Maluku yang sejahtera.

“1 tahun itu satu desa bisa mendapat 1 milyar, tapi faktanya tidak ada desa yang sejahtera, untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya mintakan kepada Bupati/Walikota untuk dapat mempertegas kepada inspektorat agar dapat mengaudit dengan baik terhadap pelaporan - pelaporan kepala desa maupun pejabat ohoi setempat,” Pinta Rumra

Bilamana dalam audit Inspektorat nanti, ditemukan Kades maupun Penjabat nakal yang menyampaikan laporan fiktif, maka sudah sepatutnya di proses sesuai aturan hukum yang berlaku, sebagai bentuk efek jerah bagi desa-desa yang lain.” Tegas Ketua Komisi I DPRD Maluku ini (PM.06)