Tekan Stunting, Bodewin Siapkan Insentif Rp100 Juta untuk Kecamatan dan Rp50 Juta bagi Desa

AMBON, PELITA MALUKU – Pemerintah Kota Ambon menyiapkan skema pemberian insentif bagi kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan yang menunjukkan keberhasilan dalam upaya menekan angka stunting.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, bahkan membuka peluang pemberian insentif hingga Rp100 juta untuk kecamatan dan Rp50 juta bagi desa, negeri, serta kelurahan. Rencana tersebut akan diperjuangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2027.

Pernyataan itu disampaikan Bodewin saat memimpin Apel Pagi Pemerintah Kota Ambon yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan bebas stunting tahun 2026, di Lapangan Apel Balai Kota Ambon.

Menurut Bodewin, pemberian insentif bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan dorongan agar seluruh perangkat pemerintahan dan masyarakat semakin serius menangani persoalan stunting.

"Yang begini-begini mesti dapat insentif. Kita sementara menyusun APBD 2027. Paling tidak ada insentif untuk kecamatan dan desa, negeri, kelurahan yang mendapat penghargaan stunting," ujarnya.

Ia menyebutkan, besaran insentif yang sedang dipertimbangkan mencapai Rp100 juta untuk masing-masing kecamatan dan Rp50 juta bagi desa, negeri, serta kelurahan penerima penghargaan.

Namun, dana tersebut harus digunakan untuk mendukung pembinaan dan penanganan stunting, termasuk memperkuat kerja sama dengan puskesmas, kader posyandu, kader PKK, dan seluruh unsur terkait.

Bodewin menjelaskan, penurunan angka stunting di Kota Ambon memang terus terjadi, tetapi lajunya masih relatif lambat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan Dinas Kesehatan.

Ia memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, BPPKB, Tim Penggerak PKK Kota Ambon, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, negeri, kelurahan, serta para kader yang selama ini terlibat langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Bodewin juga menegaskan, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah wilayah merupakan bentuk apresiasi terhadap seluruh unsur yang bekerja di dalamnya, termasuk kepala puskesmas dan kader kesehatan.

"Penghargaan itu sebenarnya simbolis. Di dalamnya ada kepala puskesmas, kader posyandu, kader BKB, kader PKK, dan semua yang bekerja. Jadi, bukan hanya kecamatan atau pemerintah desa, negeri, dan kelurahan," tegasnya.

Ia berharap budaya memberikan penghargaan kepada perangkat dan masyarakat yang menunjukkan kinerja baik dapat diterapkan pada berbagai bidang pembangunan lainnya.

Menurutnya, apresiasi dan insentif menjadi salah satu cara menjaga motivasi aparatur sekaligus mendorong lahirnya persaingan positif ant wilayah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemkot Ambon berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga penurunan angka stunting tidak hanya menjadi target pemerintah, tetapi juga gerakan bersama untuk memastikan anak-anak di Kota Ambon tumbuh sehat dan memperoleh masa depan yang lebih baik.SEO PELITA MALUKU


AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU 




Kategori
KOTA AMBON

Artikel Terkait

Komentar

  • Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar