Ambon, Pelita Maluku — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Mitra Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Tahun 2025, yang digelar di Lantai 9 Zets Hotel Ambon, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku ini menghadirkan berbagai unsur penting, mulai dari pimpinan OPD, instansi vertikal, TNI-Polri, organisasi wanita, LSM, hingga mitra kerja lintas sektor yang memiliki komitmen kuat menurunkan angka stunting di Maluku.

Dalam sambutannya, Vanath menegaskan bahwa stunting kini menjadi isu nasional strategis yang membutuhkan kolaborasi nyata seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan.

“Kalau dulu stunting bukan isu besar, kini menjadi tanggung jawab kita semua. BKKBN tidak hanya berbicara soal keluarga berencana, tapi juga menjadi garda depan dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Vanath.

Berdasarkan data BKKBN dan Dinas Kesehatan Maluku, angka stunting di provinsi ini masih berada di kisaran 28,4 persen pada 2023–2024 — jauh di atas target nasional 14 persen. Kondisi ini menempatkan Maluku sebagai salah satu dari 18 provinsi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia.

Vanath menegaskan, upaya penurunan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Diperlukan sinergi lintas sektor, mencakup pertanian, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan.

“Stunting bukan semata soal gizi. Ini soal pola asuh, pengetahuan orang tua, dan kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, semua instansi harus bergerak bersama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kemandirian ekonomi keluarga sebagai fondasi pemenuhan gizi anak. Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, akan memperkuat program stunting dalam perencanaan daerah mulai tahun 2026, dengan melibatkan seluruh OPD dan mitra organisasi agar penanganan lebih terukur dan efektif.

“Kalau ekonomi keluarga kuat, gizi anak pasti tercukupi. Tapi bila belum, pemerintah harus hadir melalui program pemberdayaan,” ujarnya.

Dalam analogi yang menarik, Vanath mengibaratkan penanganan stunting seperti merawat pohon pala yang tumbuh subur karena dirawat dengan baik — menggambarkan pentingnya kasih sayang dan perhatian pada tumbuh kembang anak.

“Kita tidak perlu banyak anak, yang penting anak-anak kita sehat dan produktif. Mereka inilah calon SDM unggul Maluku menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Di akhir arahannya, Vanath juga berpesan agar seluruh peserta menjaga kedamaian dan persatuan di Maluku, karena stabilitas sosial menjadi fondasi keberhasilan program pembangunan, termasuk penurunan angka stunting.

“Semua upaya ini tak akan berarti bila kita hidup dalam perpecahan. Maluku harus tetap aman dan harmonis agar pembangunan bisa berjalan,” tandasnya.

Kegiatan tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan BKKBN, serta kerja sama antara BKKBN dan BPS Maluku tentang integrasi Rumah Data Kependudukan dan Desa Cinta Statistik menuju satu data terintegrasi.

Melalui kerja sama ini, diharapkan program percepatan penurunan stunting di Maluku dapat berjalan lebih efektif dan berbasis data yang akurat, sehingga cita-cita Maluku bebas stunting dapat tercapai. 

(Pelita Maluku)