Indonesia
English
Wali Kota: Tanpa Akses Keuangan, Mustahil Warga Sejahtera
Ambon, Pelita Maluku — Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak mungkin tercapai tanpa akses keuangan yang merata dan berkualitas. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Ambon di Kantor OJK Karang Panjang, Selasa (14/4/2026).
“Tidak ada masyarakat sejahtera tanpa akses keuangan yang baik. Bukan hanya punya penghasilan, tapi juga kemampuan mengelola, menabung, dan memanfaatkan layanan keuangan,” kata Wattimena di hadapan peserta rapat.
Rapat tersebut dihadiri Kepala OJK Maluku Harmain Biladi, Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, K serta pimpinan OPD dan pelaku sektor jasa keuangan.
Wattimena menjelaskan, TPKAD menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dalam memperluas inklusi keuangan, sekaligus menjawab berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat, terutama dalam hal literasi dan akses layanan.
Di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik internasional, ia meminta seluruh pihak tetap waspada dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah. Menurutnya, Ambon harus mampu menjaga stabilitas, terutama di sektor keuangan.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kota Ambon pada 2025 masih menunjukkan tren positif meski belum mencapai target. Angka pertumbuhan berada di kisaran 4,87 persen, dengan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama.
Sementara itu, inflasi juga dinilai terkendali. Pada Maret 2026, inflasi tercatat sekitar 3,18 persen dan masih berada dalam rentang aman. Kenaikan sebelumnya lebih dipicu faktor kebijakan seperti tarif transportasi dan listrik, bukan lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Kalau masyarakat masih belanja, itu tanda ekonomi bergerak. Yang harus kita waspadai justru jika daya beli turun,” ujarnya.
Wattimena menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pemerataan akses keuangan, mengingat peran tersebut tidak bisa dijalankan pemerintah sendiri.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Harmain Biladi, menambahkan bahwa inklusi keuangan menjadi target nasional dengan capaian 98 persen pada 2045. Untuk itu, peran daerah melalui TPKAD menjadi sangat penting.
Sejumlah program prioritas pun didorong, seperti satu rekening satu pelajar, peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui KUR, serta digitalisasi transaksi menggunakan QRIS.
Selain itu, OJK juga tengah menyiapkan pengukuran Indeks Akses Keuangan Daerah yang akan menjadi indikator kinerja hingga tingkat kabupaten/kota, mencakup penggunaan layanan keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan akses pembiayaan.
Upaya peningkatan literasi juga diperluas dengan penyusunan modul keuangan untuk tingkat SMP, guna membangun pemahaman sejak dini.
Rapat pleno ini sekaligus mengevaluasi program kerja 2026 dan merumuskan langkah lanjutan, termasuk business matching bagi UMKM serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis inklusi keuangan.
Pemerintah Kota Ambon dan OJK sepakat, pemerataan akses keuangan harus menjadi gerakan bersama agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat dan berujung pada peningkatan kesejahteraan.
Redaksi Pelita Maluku Ais Fasse
Belum Ada Komentar