SPPG Maluku Dikebut Kantongi Sertifikat Higiene, Sekda Tekankan Keamanan Pangan

Ambon, Pelita Maluku — Pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat rentan.

Langkah itu ditegaskan Sekretaris Daerah Maluku saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan SLHS yang digelar Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional di Ballroom Hotel Santika Ambon, Kamis.

Rakor tersebut mempertemukan Badan Gizi Nasional, Balai POM Ambon, serta Dinas Kesehatan kabupaten/kota guna menyatukan langkah mempercepat sertifikasi dapur penyedia makanan program gizi.

Sekda menyebut, masih banyak unit SPPG di Maluku yang belum mengantongi SLHS, padahal sertifikat ini menjadi syarat utama operasional layanan pemenuhan gizi.

“Keamanan pangan adalah kunci. Program ini bukan sekadar memberi asupan, tetapi memastikan makanan aman dikonsumsi, terutama bagi peserta didik, ibu hamil, dan balita,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan lintas sektor, mulai dari standar dapur, proses pengolahan makanan, hingga inspeksi kesehatan lingkungan yang harus sesuai regulasi nasional.

Di sisi lain, kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan dan proses sertifikasi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Balai POM, dan pengelola SPPG dinilai krusial.

Sekda meminta proses verifikasi dilakukan lebih cepat tanpa mengabaikan standar. Ia juga mendorong pemanfaatan inovasi digital untuk mempercepat layanan di wilayah terpencil.

Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat penerbitan SLHS sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi yang aman dan layak bagi masyarakat.

Pemerintah menargetkan seluruh SPPG di Maluku dapat memenuhi standar higiene sanitasi agar program pemenuhan gizi berjalan efektif dan aman bagi penerima manfaat.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse