22 Mei,2026 by PELITA MALUKU

EKONOMI & BISNIS

Gubernur Maluku: Jangan Jadikan Koperasi Sekadar Pelengkap, Harus Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

Ambon, Pelita Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan koperasi tidak boleh lagi dipandang sebagai pelengkap struktur atau sekadar papan nama, melainkan harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat hingga ke desa-desa dan pulau-pulau.

Penegasan itu disampaikan mewakili Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, oleh Asisten III Bidang Administrasi Setda Maluku, Dominggus Kaya, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Koperasi yang digelar Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, Kamis (21/5/2026), di Ambon.

Rakorda yang dipimpin Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, Yanti Anwar, mengusung tema “Sinergitas untuk Percepatan Pengembangan Koperasi yang Berdaya Saing.”

Dalam sambutannya, Dominggus menegaskan dukungan penuh Pemprov Maluku terhadap pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program nasional Presiden RI untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis koperasi.

“Ketika kita berbicara tentang koperasi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang harapan rakyat kecil. Kita bicara tentang nelayan yang ingin hasil tangkapannya bernilai lebih, petani yang tidak ingin hasil kebunnya dijual murah, hingga ibu-ibu desa yang memiliki produk dan semangat, tetapi masih membutuhkan akses dan pendampingan,” ujar Dominggus.

Menurutnya, program Koperasi Merah Putih merupakan gerakan besar untuk membangun fondasi ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Karena itu, koperasi harus hidup, aktif, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

“Jangan lagi anggap koperasi hanya sebagai struktur pelengkap. Koperasi harus bergerak, produktif, profesional, dan mampu menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengembangan koperasi bukan hanya agenda pembangunan ekonomi, tetapi juga bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan visi pembangunan daerah melalui semangat Sapta Cita, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan berbasis potensi lokal sebagai prioritas utama.

Dominggus menilai Maluku memiliki potensi besar, mulai dari kekayaan laut, tanah yang subur, sektor pariwisata yang menjanjikan, hingga generasi muda yang kreatif dan inovatif. Namun, seluruh potensi itu tidak akan maksimal tanpa dukungan kelembagaan ekonomi yang kuat.

“Di sinilah peran koperasi menjadi sangat penting, sebagai ruang bagi masyarakat kecil untuk bertumbuh bersama dan menjadikan gotong royong sebagai kekuatan ekonomi,” katanya.

Ia juga meminta seluruh kepala dinas koperasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar memperkuat komitmen dan bergerak cepat dalam mempercepat pengembangan koperasi di wilayah masing-masing.

Berdasarkan data pemerintah, saat ini terdapat 1.235 koperasi desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Provinsi Maluku.

Dominggus berharap Rakorda tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor yang nyata, bukan sekadar dokumen administratif.

“Kita butuh bukti nyata, bukan hanya kesepakatan di atas meja. Kehadiran narasumber dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia harus dimanfaatkan untuk memperkuat strategi dan implementasi program di daerah,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh peserta menjadikan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat demi mewujudkan Maluku yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

“Mari kita jadikan koperasi sebagai jalan bersama menuju Maluku yang lebih baik, demi Maluku pung bae,” tutupnya.

Redaksi Pelita Maluku