17 Pejabat Pemkot Ambon Ditantang Lahirkan 17 Inovasi, Pelayanan Publik Jadi Taruhan

AMBON, PELITA MALUKU – Sebanyak 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Ambon mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026. Mereka dituntut tidak sekadar menyelesaikan pelatihan, tetapi juga menghasilkan 17 inovasi strategis untuk menjawab persoalan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah itu berlangsung sejak 2 Agustus hingga 11 Desember 2026.

Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, Ronald Lekransy, Senin (2/11/2026), mengatakan keikutsertaan belasan pejabat tersebut merupakan bagian dari pengembangan kompetensi aparatur, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, PKN Tingkat II tidak hanya bertujuan memenuhi standar kompetensi jabatan. Lebih dari itu, pelatihan ini diharapkan membentuk pemimpin yang berintegritas, adaptif, inovatif, serta mampu mengelola perubahan dan membangun kolaborasi lintas sektor.

"Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang menjawab persoalan strategis organisasi, dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang serta hasil yang terukur," jelasnya.

Lekransy menegaskan, setiap peserta akan menghasilkan satu proyek perubahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, terdapat 17 inovasi yang diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Inovasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung transformasi digital pemerintahan, mulai dari penguatan tata kelola, integrasi data, transparansi hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menyebutkan, masyarakat nantinya dapat mengikuti perkembangan berbagai inovasi tersebut melalui media sosial, media daring, dan kanal komunikasi resmi pemerintah.

Namun, publikasi itu bukan sekadar promosi pejabat, melainkan bagian dari sosialisasi dan upaya membangun dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek perubahan.

"Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya pada jabatan yang diemban, tetapi pada kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat. Jabatan memiliki batas waktu, sementara inovasi yang baik harus terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Pemkot Ambon berharap 17 inovasi tersebut menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Ambon 2025–2029, yakni Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan.

Tantangannya kini bukan sekadar melahirkan gagasan di ruang pelatihan, tetapi memastikan setiap inovasi benar-benar bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU