45 SK Kenaikan Pangkat Diduga Bodong, Bodewin Siapkan Laporan ke Aparat Penegak Hukum

AMBON, PELITA MALUKU — Kasus dugaan penerbitan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat ilegal di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mulai menemukan titik terang. Hasil pemeriksaan Inspektorat mengungkap sedikitnya 45 SK diduga bermasalah, dengan potensi kerugian keuangan daerah mencapai Rp24,6 juta.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengungkapkan temuan tersebut dalam keterangan pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026). Ia didampingi Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette dan Kepala Inspektorat Selly Kalahatu.

Bodewin menegaskan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan penerbitan SK tersebut tidak melalui mekanisme resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) maupun prosedur verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam proses normal, usulan kenaikan pangkat harus diverifikasi BKN hingga memperoleh Pertimbangan Teknis (Pertek). Tanpa dokumen tersebut, SK kenaikan pangkat tidak dapat diterbitkan secara sah.

Namun, dalam kasus ini ditemukan dokumen yang diduga dibuat seolah-olah berasal dari pejabat berwenang.

Dari keterangan sejumlah guru, seorang perempuan berinisial G diduga menyerahkan SK bermasalah kepada mereka. Meski demikian, Pemkot mengaku belum menemukan pihak yang mencetak dokumen tersebut.

Inspektorat juga mengidentifikasi sejumlah pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan berbeda. Namun, penetapan tanggung jawab pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

"Kita tidak ingin berhenti pada pemeriksaan internal. Hasil ini akan kita tindak lanjuti dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar seluruh pihak yang terlibat bisa diperiksa," tegas Bodewin.

Ia juga meminta BKPSDM memeriksa seluruh dokumen kepegawaian, termasuk SK kenaikan pangkat dalam satu tahun terakhir, guna mencegah praktik serupa.

Sementara itu, Selly Kalahatu menjelaskan, pemeriksaan Inspektorat masih terbatas pada ruang lingkup audit. Pihaknya hanya dapat menyampaikan dugaan berdasarkan temuan, bukan menetapkan siapa yang bersalah.

Pemkot juga akan menindaklanjuti temuan kerugian Rp24,6 juta sesuai mekanisme pengembalian kerugian daerah setelah hasil pemeriksaan ditetapkan.

Kasus ini kini memasuki tahap penting. Pemkot berharap proses hukum dapat mengungkap pembuat dokumen, aliran uang, serta seluruh pihak yang diduga terlibat.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU