El Nino dan Karhutla Mengancam, Pemprov Maluku Siapkan Pasokan Cabai dari Luar Daerah
AMBON, PELITA MALUKU — Ancaman El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Selain berisiko menekan produksi pangan, musim panas berkepanjangan juga memicu kelangkaan cabai lokal dan kenaikan harga komoditas tersebut di pasaran.
Mengantisipasi kondisi itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku memperkuat cadangan pangan daerah, menjaga kelancaran distribusi antarpulau, serta menyiapkan pasokan cabai dari luar daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengatakan, dampak El Nino harus diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi kelangkaan bahan pokok dan lonjakan harga yang membebani masyarakat.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” kata Inawati di Ambon, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, kekeringan dapat mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian, termasuk komoditas pangan pokok, cabai, sayuran, hingga pakan ternak. Sementara itu, karhutla berpotensi merusak lahan pertanian serta mengganggu transportasi laut dan udara yang menjadi jalur utama distribusi pangan di Maluku.
Untuk mengatasi kelangkaan cabai dan kenaikan harga yang signifikan, Dinas Ketahanan Pangan Maluku kini berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP).
Langkah ini ditempuh menyusul berkurangnya pasokan cabai dari daerah sentra produksi, terutama Kabupaten Buru dan Pulau Seram. Pemerintah menyiapkan pasokan dari luar daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan pasar.
Di sisi lain, Pemprov Maluku memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan penyedia jasa transportasi guna memastikan ketersediaan beras serta komoditas strategis lainnya. Pemantauan harga dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga terus didorong agar masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.
Pemerintah turut mengajak masyarakat memanfaatkan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung, untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Koordinasi dengan BPBD, BMKG, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan juga diperlukan untuk memantau titik panas, kualitas udara, serta dampak karhutla.
Inawati berharap, langkah antisipatif tersebut mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat Maluku tetap terpenuhi di tengah ancaman perubahan iklim.
AIS FASSE - REDAKSI PELITA MALUKU
Komentar