Ambon, Pelita Maluku.com – Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Maluku, resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Kamis (3/10/2024), berpusat di Swiss belHotel Ambon.

Rakor ini di hadiri Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Pattimura Ambon, Perwakilan KLHK, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, dan stakeholder terkait.

Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dalam sambutannya berharap melalui Rapat Koordinasi ini, akan terjalin dengan baik semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan tingkat sektoral, untuk mewujudkan penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Maluku, yang menjadi aksi nyata dalam upaya mengurangi resiko bencana kebakaran.

“Kebakaran hutan mengakibatkan beberapa dampak negatif yang luar biasa seperti kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas transportasi baik darat laut maupun udara,”jelas Sadali.

Menurutnya, ancaman kebakaran hutan dan lahan masih ada di Maluku, namun terlebih lagi saat ini akan memasuki musim kemarau, dimana banyak lahan mengalami kekeringan dan mudah terbakar, ditambah lagi dengan semakin sulitnya sumber air untuk kebutuhan pemadaman api jika terjadi kebakaran hutan.

“Dalam rangka penanganan kebakaran hutan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.

Untuk itu lanjut Sadali, rakor ini merupakan bentuk kesiapsiagaan kebencanaan lebih dini secara terpadu dalam menghadapi musim kemarau dan antisipasi terjadinya kebakaran hutan.

“Kami harapkan dalam rapat ini, kita bersama melaksanakan koordinasi dan evaluasi penanganan kebakaran hutan di Provinsi Maluku, serta merumuskan berbagai upaya antisipasi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan,” harapnya.

Disamping itu jelas Sadali, perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara persuasif dengan melibatkan semua pihak dari level atas hingga sampai level bawah, untuk menjadi salah satu langkah nyata yang harus diagendakan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sehingga kedepan Maluku bisa bergerak bersama untuk mengatasi potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan. (PM.007)