- MENYIKAPI TANTANGAN GEOPOLITIK, GUBERNUR MALUKU HADIRI SARASEHAN KEBANGSAAN BPIP
- HADIRI SANNIPATA WAISAK 2569 BE/2025, WAGUB HARAP PEMIMPIN BUDHA DUKUNG INVESTASI DI MALUKU
- WAGUB PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARKITNAS KE-117 PROVINSI MALUKU
- PLN Maluku Akhirnya Kembalikan Aset Tanah Kodam XV/Pattimura
- Pastikan Layanan Posyandu dan PAUD, Ny. Lisa Wattimena Kunjungi Posyandu Teratai dan PAUD Aurora

Ambon, Pelita Maluku.com - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Inspektorat, menyambut baik Kunjungan Kerja Tim Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 untuk memetakan resiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah provinsi Maluku, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada, Jumat, (11/8/2023)
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Pieterson Rangkoratat, yang dihadiri oleh Wahyu Dewantara Susilo Perwakilan KPK RI dan jajaran, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Provinsi Maluku, OPD Teknis Layanan Publik, beserta unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya Rangkoratat menyampaikan, pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dari KPK kali ini, memasuki tahun pelaksanaannya yang ke-3.
“Survei ini dilakukan untuk memetakan resiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerja kita masing-masing.” Jelasnya.
Hasil ini lanjut Rangkoratat tentu dijadikan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan proyek pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang telah disusun pihak Direktorat Monitoring KPK.
Dalam kaitan itu, Organisasi Perangkat Daerah atau pengguna layanan, terutama yang bersentuhan dengan pelayanan publik, diharapkan melalui pertemuan ini akan ada masukan dan data yang jika dibutuhkan dari KPK bisa disampaikan dan di diskusikan secara bersama, agar menjadi bahan dan referensi untuk tindak lanjut proses-proses ke depan.” Terang Rangkoratat.
Dijelaskan Rangkoratat, Langkah-langkah yang dilakukan KPK sangat terukur, untuk kepentingan dalam pencegahan korupsi terutama di Provinsi Maluku.
Sementara itu Wahyu mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan SPI di Provinsi Maluku dari 2 tahun sebelumnya, dimana hasil yang dicapai pada tahun 2022 bukanlah tujuan akhir, karena yang paling penting adalah apa yang dilakukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik, agar bisa memahami situasi seperti apa, dan melihat Provinsi Maluku serta tantangan yang dihadapi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan foto bersama. (PM.007)
Komentar
-
Belum Ada Komentar
- PEMPROV MALUKU
- SEPUTAR KOTA TUAL
- SEPUTAR TANIMBAR
- OPINI
- SEPUTAR KEPULAUAN ARU
- SEPUTAR BURSEL
- SEPUTAR BURU
- SEPUTAR MBD
- SEPUTAR SBT
- SEPUTAR MALRA
- SEPUTAR KOTA AMBON
- SEPUTAR SBB
- BERITA SEPUTAR EKONOMI
- BERITA SEPUTAR POLITIK
- BERITA SEPUTAR HUKUM DAN KRIMINAL
- BERITA SEPUTAR NASIONAL
- BERITA SEPUTAR DAERAH
- SEPUTAR MALTENG
- LEGISLATIF KOTA AMBON
- LEGISLATIF PROVINSI MALUKU
- BERITA SEPUTAR PENDIDIKAN
Artikel Terkait
KKT, KOTA TUAL DAN KOTA AMBON JUARAI CIPTA MENU B2SA TINGKAT PROVINSI MALUKU
PEMBANGUNAN MASJID ISMAIL MURAD SYARAT EMBARKASI HAJI ANTARA
SADALI BUKA KONSULTASI PUBLIK PEMBUATAN KLHS RPJMD PROMAL 2025-2029
Gubernur Lantik Rangkoratat Jadi Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar
Mahfud MD dan Tito Karnavian Pimpin BNPP Resmikan Gerbangdutas 2023 dari MBD
Hanya di Tangan Saptenno Universitas Pattimura Jadi No 1 di Indonesia Timur
SADALI BUKA MUSYAWARAH CABANG VII DPC HISWANA MIGAS MALUKU
INI ARAHAN GUBERNUR MALUKU BAGI ASN DAN NON ASN