Lahan Terbatas, Pemkot Ambon Andalkan Lintas Sektor Maksimalkan Potensi

Ambon, Pelita Maluku – Keterbatasan lahan pertanian tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kota Ambon dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Dengan mengandalkan sinergi lintas sektor, Pemkot Ambon terus memaksimalkan potensi yang ada bersama TNI, Polri, penyuluh pertanian, dan petani lokal.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, saat ditemui usai Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang digelar Kementerian Pertanian RI di Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku, Rabu (7/1/2026).

Wattimena mengungkapkan, saat ini Kota Ambon mengelola sekitar 12 hektare lahan padi gogo (padi ladang) yang tersebar di sejumlah wilayah, dengan sebagian lahan sudah memasuki masa panen. Selain padi, Pemkot juga mendorong pengembangan komoditas jagung melalui kerja sama lintas sektor.

“Keterbatasan lahan bukan hambatan. Dengan kerja sama dan sinergi yang kuat, Ambon tetap berkontribusi bagi ketahanan pangan daerah dan nasional,” tegas Wattimena.

Ia juga mengajak pemilik lahan kosong di Kota Ambon untuk bekerja sama dengan pemerintah. Menurutnya, Pemkot tidak mengambil alih kepemilikan lahan, melainkan memanfaatkannya agar produktif dan bernilai ekonomi.

“Kami hanya minta lahannya diolah. Penyuluh pertanian siap mendampingi dari awal, mulai pengolahan lahan, penyediaan sarana produksi, hingga panen,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wattimena menyoroti tingginya harga cabai yang kerap memicu inflasi di Kota Ambon. Saat ini, harga cabai di pasaran mencapai Rp80 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram.

Ia memaparkan, kebutuhan cabai masyarakat Ambon mencapai sekitar 1.080 ton per tahun, sementara produksi lokal baru mampu memenuhi 40 hingga 50 ton. Artinya, ketergantungan pasokan dari luar daerah masih sangat tinggi.

“Kalau setengah saja kebutuhan cabai bisa kita produksi sendiri, dampaknya besar untuk menekan inflasi,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat didorong memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai. Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan harga di tingkat petani mencapai Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram.

Sebagai langkah konkret, pada Tahun Anggaran 2026, Pemkot Ambon akan menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian kepada seluruh kelompok tani. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi, meningkatkan hasil panen, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.

“Tugas pemerintah adalah mendorong dan memfasilitasi. Target kita jelas: Ambon semakin mandiri pangan dan inflasi bisa ditekan,” pungkas Wattimena.

Redaksi Pelita Maluku - Ais