Ambon, Pelita Maluku.com - Provinsi Maluku dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menurunkan masalah kesehatan nasional Stunting.

Berdasarkan arahan Gubernur Maluku Murad Ismail, langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah yakni melakukan konvergensi dengan melibatkan seluruh OPD dan mitra terkait seperti TP-PKK dan Posyandu, ujar Dr. Anton Lailossa saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (14/7/2023).

"Dalam mengatasi stunting di Maluku, dilakukan konvergensi dengan seluruh OPD untuk bersatu menyelesaikan masalah stunting sesuai tupoksinya masing-masing, karena dari sisi kesehatan langkah penurunan stanting oleh pihak kesehatan hanya mampu menangani stunting 30% dan dari non kesehatan sebesar 70%. Karena itu untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah bermitra dengan berbagai pihak yang bisa membantu penanganan stunting sebagaimana pada Pasal 20 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021 bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), disamping itu TP-PKK dan Posyandu juga memiliki salah satu program yakni mengatasi permasalahan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.” Jelas Lailossa.

Menurut Lailossa, kemitraan yang dibangun dengan stakeholders salah satunya TP-PKK, karena membutuhkan tokoh atau figur yang bisa menggelorakan gerakan penurunan stunting dan juga kader posyandu melalui Tim Pokjanal, serta dapat memberikan bantuan sesuai arahan dari tingkat pusat, provinsi sampai desa. Sesuai kenyataan juga turut bermitra dengan TNI/Polri, kementrian agama, untuk bersama-sama secara terpadu melakukan gerakan bersama termasuk pengarahan kepada kader posyandu.

“Bappeda bertugas untuk, merencanakan, memantau, dan memonitor, oleh karena itu berdasarkan apa yang selama ini dilakukan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, sejak awal masa pemerintahan saat ini, alasan yang mendasari Ibu Widya melakukan berbagai hal untuk menurunkan angka stunting adalah karena masalah kemanusiaan sekaligus menyukseskan program prioritas nasional” Ujarnya.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan Widya untuk menurunkan stunting karena peduli dan tidak tega melihat anak-anak Maluku nantinya gagal bersaing akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang.

Buktinya Widya Pratiwi Murad terjun langsung ke daerah - daerah untuk berusaha dan berjuang sampai ke desa-desa yang dijadikan sebagai lokus stunting.

Berkat kerja keras, dan konvergensi serta kemitraan yang dibangun selama ini, secara nasional penurunan stunting di Provinsi Maluku terjadi secara konsisten. Hal itu dapat dilihat dari tahun 2018 angkah stunting berada pada angka 34% dan sekarang berada di angka 26%, jika dibandingkan dengan daerah sekitar di Kawasan Indonesia Timur, penurunan ini sangat signifikan.

Untuk itu dalam kesempatan ini Lailossa mengajak masyarakat dari tingkat paling kecil yakni keluarga bisa peduli dengan apa yang ada di sekitar kita dan dapat mempengaruhi orang terdekat untuk memberikan asupan gizi dan memperhatikan sanitasi, serta mendidik untuk menjaga kebersihan sejak dini agar gizi anak dapat terpenuhi dan tidak menyebabkan infeksi berulang. (PM.007)