Lewerissa Minta Pengelolaan ASN Daerah Kepulauan Lebih Fleksibel

Jakarta, Pelita Maluku – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah kepulauan dalam mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menjawab tantangan pelayanan publik di wilayah yang memiliki karakteristik geografis khusus.

Permintaan tersebut disampaikan Lewerissa saat menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), para gubernur, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam forum tersebut, Lewerissa menegaskan bahwa provinsi kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan berbeda dibanding daerah daratan dalam memenuhi kebutuhan ASN. Sebaran wilayah yang terdiri dari ratusan pulau menyebabkan distribusi aparatur pemerintahan dan pelayanan publik tidak selalu dapat dilakukan secara merata.

Menurutnya, kondisi geografis yang kompleks membutuhkan dukungan kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar ketersediaan ASN dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar yang selama ini masih menghadapi keterbatasan layanan dasar.

"Provinsi dengan jumlah pulau yang sangat banyak membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menjamin ketersediaan ASN secara merata agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat," kata Lewerissa.

Ia menilai sistem pengelolaan ASN yang berlaku saat ini masih cenderung terpusat sehingga ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian kebutuhan aparatur masih terbatas. Padahal, pemerintah daerah dinilai lebih memahami kondisi riil serta kebutuhan pelayanan di lapangan.

Lewerissa mencontohkan masih adanya wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan dan infrastruktur pendukung lainnya. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah membutuhkan fleksibilitas untuk mengatur penempatan maupun penyesuaian tugas ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan.

Selain menyoroti persoalan ASN, Lewerissa juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap aspirasi daerah terkait rencana relaksasi batas maksimal belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski demikian, ia meminta adanya kepastian hukum mengenai mekanisme penerapan relaksasi tersebut agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya di daerah.

"Kami menyambut baik kebijakan relaksasi tersebut. Namun kami juga membutuhkan kepastian hukum terkait dasar legalitas pelaksanaannya agar pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan kebijakan," tegasnya.

Menurut Lewerissa, kepastian regulasi sangat penting agar pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan dan kepegawaian secara akuntabel tanpa menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap pemerintah pusat semakin memperhatikan kebutuhan daerah kepulauan, terutama dalam aspek pengelolaan ASN, pemerataan pelayanan publik, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar Indonesia.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, para gubernur dari berbagai provinsi, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse