Lewerissa Pasang Sikap soal Gunung Botak: Pengusaha Lokal Jangan Cuma Jadi Penonton

JAKARTA, PELITA MALUKU – Penataan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru tidak boleh hanya berujung pada penguasaan pengelolaan oleh perusahaan besar. Pemerintah Provinsi Maluku menginginkan masyarakat dan pengusaha lokal mendapat ruang nyata untuk terlibat dan menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan alam di daerah sendiri.

Sikap tegas itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam rapat koordinasi lintas lembaga terkait penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Di hadapan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan unsur keamanan, Lewerissa meminta pemerintah pusat menyiapkan kebijakan afirmatif agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengusaha lokal Maluku tidak tersisih dalam skema pengelolaan tambang tersebut.

Menurutnya, penataan kawasan Gunung Botak harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kekayaan alam Maluku dikelola, tetapi masyarakat setempat hanya menyaksikan tanpa memperoleh kesempatan ekonomi yang layak.

"Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan negara, pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif," tegas Lewerissa.

Gubernur mengajukan tiga kepentingan utama. Pertama, apabila kemampuan modal BUMD belum mencukupi, perusahaan negara yang mendapat mandat mengelola tambang harus membuka kemitraan dengan pengusaha lokal.

Kedua, pemerintah daerah perlu mendapat ruang menjalankan kewenangannya dalam mendukung rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, Lewerissa meminta skema Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan disusun secara adil dan transparan agar daerah penghasil memperoleh manfaat nyata untuk pembangunan.

Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin. Aparat TNI-Polri telah melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan untuk mencegah aktivitas ilegal kembali beroperasi.

Penertiban tersebut menjadi bagian penting dari penataan kawasan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan.

Rapat yang turut dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, serta Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan itu juga membahas pentingnya membersihkan sisa material dan peralatan tambang ilegal.

Seluruh hasil pembahasan akan dibawa ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Bagi Maluku, persoalan Gunung Botak bukan sekadar penertiban tambang ilegal. Lebih dari itu, penataan kawasan tersebut menjadi ujian apakah kekayaan alam daerah benar-benar dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya sendiri.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU