Gubernur Maluku Tegaskan Komitmen Percepat Akses Keuangan Daerah di Rakornas TPAKD 2025

Jakarta, Pelita Maluku — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmennya mendukung percepatan akses keuangan daerah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Rakornas yang dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”

Forum ini mempertemukan para kepala daerah, pimpinan lembaga keuangan, serta perwakilan kementerian untuk memperkuat sinergi nasional dalam memperluas inklusi keuangan.

Dalam forum tersebut, Gubernur Lewerissa menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis keuangan inklusif.

“Percepatan akses keuangan adalah langkah strategis memperkuat ekonomi daerah. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat harus mendapat dukungan pembiayaan yang mudah, murah, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Lewerissa menambahkan, Pemprov Maluku berkomitmen memperkuat peran TPAKD Daerah melalui kolaborasi dengan perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

Upaya ini ditujukan untuk mempersempit kesenjangan akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

“Maluku siap menjadi bagian dari gerakan nasional inklusi keuangan. Dengan sinergi pusat dan daerah, pertumbuhan ekonomi bisa menjangkau hingga pulau-pulau kecil dan pelosok,” ujar Lewerissa.

Sementara itu, Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kepala daerah harus melihat potensi UMKM di wilayah masing-masing agar bisa memperoleh akses pembiayaan. Pemerataan keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah dan stabilitas nasional,” kata Airlangga.

Kehadiran Gubernur Maluku dalam Rakornas TPAKD 2025 menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang merata hingga ke pelosok Nusantara. (PM.007)