Maluku Dapat 4.466 Hektare Cetak Sawah 2026

Ambon, Pelita Maluku — Pemerintah Provinsi Maluku menerima dukungan besar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui alokasi program strategis Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat swasembada pangan nasional di wilayah kepulauan. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengapresiasi langkah konkret pemerintah pusat tersebut, Selasa (6/1/2026).

Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian mengalokasikan program cetak sawah seluas 4.466 hektare yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Maluku Tengah 1.500 hektare, Seram Bagian Timur 1.966 hektare, dan Seram Bagian Barat 1.000 hektare.

Selain cetak sawah, pemerintah pusat juga mengucurkan SID optimasi lahan seluas 5.600 hektare serta konstruksi optimasi lahan 3.926 hektare yang difokuskan pada empat sentra padi sawah di Maluku, yaitu Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru.

Dukungan lain yang dinilai krusial mencakup pembangunan dan penguatan infrastruktur pertanian berupa 196 unit irigasi perpompaan, 9 unit irigasi perpipaan, jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter, SID irigasi tersier 2.000 hektare, pemeliharaan irigasi tersier 6.000 hektare, serta pembangunan dam parit dan bangunan konservasi air sebanyak enam unit di sejumlah kabupaten/kota. Program ini sekaligus menjadi langkah antisipatif menghadapi anomali iklim yang kian mengancam sektor pertanian.

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, bantuan tersebut merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan infrastruktur.

“Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian. Bantuan ini sangat strategis untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional, khususnya di Maluku,” ujar Lewerissa.

Ia juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan memastikan kesiapan lahan dan petani penerima manfaat.

“Saya berharap pemerintah kabupaten/kota benar-benar menyiapkan lahan dan petani sesuai ketentuan, sehingga seluruh bantuan dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menjelaskan bahwa program dan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, terutama untuk komoditas strategis.

“Sebagian besar bantuan disalurkan langsung kepada petani melalui mekanisme swakelola. Dengan cara ini, pemanfaatannya diharapkan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan,” jelas Tauda.

Ia menambahkan, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan pendampingan dan pengawasan ketat agar seluruh program berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi petani serta masyarakat Maluku.

Redaksi Pelita Maluku - Ais