Pemkot Ambon Jawab Telak Kritik Ahmad Taher

Ambon, Pelita Maluku — Kritik keras yang dilontarkan akun Facebook Ahmad Taher terhadap kinerja Walikota Ambon pasca apel perdana pemerintahan 2026 akhirnya dijawab terbuka oleh Pemerintah Kota Ambon.

Bukan dengan defensif, melainkan dengan penjelasan gamblang soal persoalan kota yang selama ini dirasakan langsung warga.

Juru Bicara Pemkot Ambon, DR. Ir. Ronald Lekransy, M.Si, menegaskan kritik tersebut bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan alarm publik yang tak boleh diabaikan.

“Pemkot Ambon tidak alergi kritik. Justru kritik menunjukkan masyarakat peduli dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” kata Lekransy, Selasa (7/1/2026).

Lekransy mengungkapkan, memasuki tahun 2026 Pemkot Ambon dihadapkan pada kondisi keuangan yang tidak ideal.

Defisit anggaran terjadi akibat terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta ketergantungan pada transfer pusat yang waktunya tak selalu bisa diprediksi.

“Kondisi ini bukan untuk dikeluhkan, tapi dihadapi. Pemkot memilih jalan rasional: memperkuat PAD, menekan belanja yang tidak prioritas, dan memastikan layanan dasar tetap berjalan,” tegasnya.

Soal sampah yang menjadi salah satu sorotan Ahmad Taher, Pemkot secara jujur mengakui persoalan tersebut belum sepenuhnya tertangani.

“Armada ditambah, sistem angkut dibenahi, TPS dioptimalkan. Tapi tanpa perubahan perilaku masyarakat, sampah akan terus jadi bom waktu kota,” ujarnya.

Pemkot, lanjut Lekransy, terus mengajak warga disiplin membuang sampah sesuai jadwal operasional agar sistem yang dibangun tidak sia-sia.

Terkait parkir liar, Pemkot menegaskan penertiban dilakukan bertahap dengan pendekatan sosial, namun tidak kompromi terhadap pelanggaran.

“Parkir di badan jalan, khususnya di Terminal dan Pasar Mardika, tidak lagi ditoleransi. Ini soal ketertiban dan keselamatan,” katanya.

Penataan Pasar Mardika juga disebut bukan kebijakan dadakan. Pemkot tengah melakukan evaluasi menyeluruh agar penertiban tidak hanya tertib, tetapi juga adil bagi pedagang kecil.

“Kami paham ada rasa ketidakadilan. Karena itu, penataan usaha informal sedang dikaji agar lebih manusiawi tanpa mengorbankan ketertiban kota,” jelas Lekransy.

Masalah banjir di kawasan pertokoan disebut sebagai persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan sekejap.

“Normalisasi drainase, penataan ruang, hingga pembongkaran bangunan yang menutup saluran air terus dilakukan. Tapi tanpa kesadaran warga tidak membuang sampah ke drainase, banjir akan berulang,” tegasnya.

Menanggapi keterlambatan pembayaran TPP ASN, Pemkot menekankan hal tersebut bukan kehendak pemerintah, melainkan akibat dinamika keuangan daerah dan mekanisme transfer pusat.

“Pemerintah tidak menyalahkan masa lalu. Penjelasan konteks bukan alasan lari dari tanggung jawab. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara bertahap dan terukur,” kata Lekransy

Menutup penjelasannya, Lekransy mengajak masyarakat tetap kritis, namun juga terlibat aktif membangun kota.

“Membangun Ambon bukan hanya tugas Wali Kota dan jajarannya. Ini kerja kolektif. Kritik adalah bentuk cinta kota, selama disertai niat memperbaiki,” pungkasnya.

Redaksi Pelita Maluku - Ais