Puturuhu : Penutupan Jalan Depan Mapolda, Kebijakan Salah Walikota Ambon

Ambon, Pelita Maluku.com - Penutupan akses jalan depan Mapolda Maluku dari jalan Pattimura menuju Rijali menjadi perbincangan serius warga kota ini.

Pasalnya, pengalihan jalur bukan menjadi solusi malah menimbulkan masalah serius yakni kemacetan panjang terjadi di sekitaran jalan Yan Paays, Sultan Hairun, Slamet Riyadi sampai ke jalan Tulukabessy.

Kepada Pelita Maluku.com Rully Puturuhu, Salah satu tokoh pemuda Skip menilai, penutupan ruas jalan ini merupakan kebijakan "abnormal" yang dilakukan Walikota Ambon Richard Louhenapessy. Kenapa? Sebab, penutupan akses jalan tersebut tidak mempertimbangkan berbagai aspek kelancaran berlalu lintas di kota ini.

"Apa dasar pikir saudara Walikota sehingga akses jalan ini ditutup? Saya kira kebijakan yang dilakukan dinas perhubungan kota Ambon ini, atas perintah pimpinannya. Tidak mungkin kadis mengambil keputusan seperti ini, tanpa berkoordinasi dengan pimpinan di atasnya. Dan pastinya walikota tahu itu," tegas pria jebolan Fisip Unpatti ini.

Pengalihan jalur ini, kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Maluku itu, bukan menjadi solusi guna menekan tingkat kemacetan atau craudit kendaraan yang menimbulkan crosing di perempatan jalan menuju depan Mapolda Maluku, malah sebaliknya menimbulkan masalah baru di beberapa ruas jalan utama. Misalnya akibat dari pengalihan jalur ini membuat kemacetan yang cukup panjang terjadi di jalan Yan Paays, Sultan Hairun, Slamet Riyadi, Pandjaitan hingga jalan Tulukabessy.

"Bayangkan saja, kemaren itu terjadi kemacetan yang cukup panjang di ruas-ruas jalan ini. Kebijakan tidak menjadi solusi, malah menjadi masalah besar. Di Mardika itu kan, dari dulu kemacetan terjadi, dan itu berlangsung cukup lama. Kalau seperti ini terus, maka beban kendaraan di jalan Slamet Riyadi sampai Tulukabessy menjadi bertambah," urai pria murah senyum ini.

"Jangan beralasan bahwa banyak kendaraan roda dua yang menerobos masuk jalur berlawanan depan DPRD Kota Ambon. Dimana petugas Dishub? Buatkan posko penjagaan di pertigaan cemet, depan pizza hut, lalu tempati biar bisa menegur para pengguna jalan yang menerobos jalur itu. Ini alasan yang tidak masuk akal," sambung Ketua AMGPM Dakota Cabang Ebenhaezer ini.

Rully juga menegaskan, sebelumnya itu Pemerintah kota Ambon telah mengeluarkan surat edaran menyangkut operasional kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap di stuasi pandemi medio 2020, lalu. Kalau solusinya menekan aktivitas masyarakat di tengah wabah non alam, hal ini dimaksudkan juga untuk menekan beban kendaraan di ruas jalan.

"Mestinya sistem ganjil genap ini diterapkan saja. Biar tidak menimbulkan kemacetan di kota ini. Beban kendaraan bertambah itu salahnya di siapa? Toh, pemerintah yang mengeluarkan izin operasionalnya. Pemimpin itu harus punya konsep. Jangan hantam kromo atau seenaknya mau mengelola kebijakan, tanpa memandang efek dominonya," sindirnya.

Sekarang ini, tambah Rully, aktivitas belajar mengajar belum berjalan. Jika proses belajar mengajar di sekolah sudah dilakukan, tentunya aktivitas masyarakat akan meningkat, dan cost atau biaya pengguna jasa transportasi semakin bertambah bagi mereka yang berlokasi di Skip dan sekitarnya. Sebab mereka akan melakukan perjalanan panjang tidak seperti biasanya.

Untuk itu, pria berdarah Ambon ini meminta, perhatian serius DPRD Kota Ambon sebagai representasi dari rakyat di kota ini dapat melihat persoalan dimaksud.

"Di situasi Pandemi Covid-19 yang entah kapan berakhir, masyarakat sulit bekerja dan beraktivitas, jangan dibebani lagi dengan hal-hal seperti. Pemerintah itu harus mencari format win-win solution, bukan memberi beban bagi rakyatnya. Kebijakan harus memperhatikan rakyat kecil, bukan sebaliknya," kunci Wakil Ketua DPD GAMKI Propinsi Maluku ini. (PM.007