14 Sep,2026 by PELITA MALUKU

KOTA AMBON

APBD Perubahan Ambon Tembus Rp1,33 Triliun, Bodewin Ingatkan Ruang Fiskal Terbatas

AMBON, PELITA MALUKU — Pemerintah Kota Ambon mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan total belanja mencapai Rp1,33 triliun. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah mengakui ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2026 diserahkan kepada DPRD Kota Ambon dalam Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Senin (14/9/2026).

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kondisi aktual daerah, termasuk perubahan asumsi pendapatan dan belanja, pergeseran anggaran, penggunaan SiLPA, hingga kebutuhan akibat kondisi tertentu.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan Rp1.187.475.158.869 atau meningkat 5,44 persen dibanding APBD murni 2026 sebesar Rp1.126.261.497.436.

Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp249.965.990.138, pendapatan transfer Rp937.136.625.729 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp372.543.002.

Sementara belanja daerah dirancang mencapai Rp1.333.521.071.457, naik 3,15 persen dari APBD murni sebesar Rp1.292.833.490.024.

Belanja operasi masih mendominasi dengan alokasi Rp1.158.425.914.282. Sebaliknya, belanja modal turun 19,22 persen menjadi Rp74.034.245.274.

Struktur tersebut menunjukkan pemerintah harus bekerja dalam ruang fiskal yang tidak leluasa. Bahkan, rancangan perubahan APBD masih mencatat defisit Rp4.166.078.716 yang akan ditutup melalui SiLPA. Pembiayaan daerah sendiri tercatat Rp141.879.833.871.

Bodewin menegaskan keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan prioritas secara ketat. Anggaran diarahkan untuk pelayanan dasar, pemenuhan mandatory spending, pengendalian inflasi, pemberdayaan masyarakat serta program yang memberi dampak langsung terhadap perekonomian warga.

Karena itu, pembahasan bersama DPRD menjadi tahap penting untuk memastikan struktur anggaran tidak berhenti pada angka-angka besar di atas kertas.

APBD Perubahan 2026 pada akhirnya akan diuji dari satu hal: seberapa besar anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan warga Ambon, bukan sekadar bertambah secara nominal.

REDAKSI PELITA MALUKU - AIS FASSE