Digitalisasi PAD Maluku Dipercepat, Gubernur Gandeng Bank Maluku Malut

Ambon, Pelita Maluku - Pemerintah Provinsi Maluku resmi memperkuat langkah digitalisasi tata kelola keuangan daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Maluku Malut terkait pengembangan sistem perbankan digital, di ruang rapat Gubernur Maluku, Selasa (26/5/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Direktur Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Maluku Malut dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat transformasi digital, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Kepala Bapenda Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, menegaskan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan berbasis digital yang terintegrasi.

Menurutnya, digitalisasi akan mencakup pengelolaan pajak daerah, retribusi, hingga berbagai sumber pendapatan lainnya guna mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meminimalkan potensi kebocoran.

“Ini adalah komitmen nyata Bapak Gubernur untuk membawa Maluku lebih maju melalui transformasi digital di sektor perbankan dan pendapatan daerah. Sistem yang dibangun harus mampu menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memberi dampak langsung terhadap percepatan pembangunan,” ujar Salampessy.

Direktur Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintahan. Ia menjelaskan, model kerja sama serupa sebelumnya telah diterapkan di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku maupun Maluku Utara.

Menurutnya, penerapan sistem digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat penerimaan daerah.

“Digitalisasi ini bertujuan memaksimalkan penerimaan daerah dan mencegah kebocoran. Kami siap mendukung seluruh pemerintah daerah, termasuk implementasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara digital yang dalam waktu dekat akan dijalankan bersama Pemprov Maluku,” kata Syahrisal.

Ia optimistis di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, Maluku mampu menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan digitalisasi sektor keuangan daerah.

Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bapenda, serta pimpinan Bank Maluku Malut sebagai penanda awal penguatan sinergi menuju tata kelola pemerintahan modern berbasis digital.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse