Gubernur Maluku Tatap Muka dengan ASN dan Aparatur Desa di Kepulauan Tanimbar: Bahas UU Kepulauan hingga Peningkatan SDM

Saumlaki, PelitaMaluku.com – Dalam kunjungan kerja perdananya ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menggelar tatap muka bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sabtu (26/7/2025). Acara yang berlangsung di Pendopo Bupati KKT ini dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, pimpinan OPD, 10 camat, 2 lurah, 80 kepala desa, dan ratusan ASN.

Dalam sambutannya, Lewerissa menyinggung perjuangan panjang lahirnya Undang-Undang Provinsi Kepulauan yang hingga kini belum disetujui pemerintah pusat.

“DPR sudah setuju, tapi Pemerintah belum. Beberapa menteri menilai jika UU Kepulauan disahkan, konsekuensi anggarannya terlalu besar bagi negara,” ujar Lewerissa.

Ia menegaskan, UU Kepulauan adalah bentuk perjuangan politik agar negara memberi perhatian khusus bagi Maluku yang memiliki karakter geografis berbeda. “Kita ini negara kepulauan. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu. Itu sudah ditegaskan sejak Deklarasi Juanda tahun 1957 dan diakui dunia lewat Konvensi Hukum Laut PBB 1982,” tegasnya.

Lewerissa juga menyoroti ketimpangan dana alokasi bagi daerah kepulauan. Menurutnya, formula anggaran harus dihitung berdasarkan luas laut, bukan sekadar jumlah penduduk. Ia berkomitmen terus mendesak pemerintah pusat agar Maluku mendapat perlakuan adil.

Selain itu, Gubernur mengungkapkan arahan dari Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk mengajukan proposal penataan kawasan kumuh di Maluku. Dari dua wilayah yang diusulkan, yakni Banda dan Ambon, baru kawasan kumuh Banda seluas 15 hektar yang disetujui. “Saya bahkan berdebat dengan aparatur kementerian. Kita ini daerah kepulauan dengan banyak kawasan kumuh. Pemerintah pusat harus peka,” tegasnya.

Dalam dialog itu, Lewerissa menekankan pentingnya sinkronisasi program Pemprov dan Pemkab KKT, terutama dalam pengembangan desa. Ia menyebut Pemerintah Provinsi akan mendampingi desa-desa di Maluku, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.

Di sektor kesehatan, Lewerissa mengumumkan rencana pembangunan Rumah Sakit representatif di Kepulauan Tanimbar pada 2026. Pemprov, katanya, akan mendorong pelatihan tenaga medis di rumah sakit yang lebih maju agar kualitas pelayanan kesehatan meningkat.

Acara tatap muka diakhiri dengan dialog interaktif. ASN dan aparatur desa menyampaikan aspirasi mereka, sementara Gubernur menegaskan bahwa perjuangan untuk Maluku sebagai provinsi kepulauan akan terus berlanjut. (PM.007)