Gubernur Maluku Tegaskan: “Ketika Perempuan Terancam, Peradaban Kita Ikut Terancam”

Ambon, Pelita Maluku — Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi mencanangkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, menegaskan komitmen untuk menjadikan Maluku sebagai wilayah yang aman, bermartabat, dan berpihak pada korban. Pencanangan disampaikan melalui sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Asisten III Setda Maluku, Sartono Pining.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa kampanye ini bukan kegiatan simbolis, tetapi gerakan moral, sosial, dan kemanusiaan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Maluku.

“Perempuan adalah tiang utama peradaban Maluku. Ketika perempuan terancam, maka peradaban kita pun turut terancam,” tegasnya.

Gubernur mengajak semua pihak untuk memaknai kampanye 16 Hari Anti Kekerasan — yang berlangsung 25 November hingga 10 Desember — sebagai momentum untuk memperkuat perlindungan, solidaritas, dan keberpihakan terhadap perempuan dan anak.

Ia menyoroti bahwa budaya lokal Maluku seperti pela gandong, humil lale, rekomena barasuhi, dan kaiwai, pada dasarnya menjunjung tinggi kekeluargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan masih terjadi, sehingga seluruh elemen masyarakat diminta tidak menutup mata.

Gubernur juga mengajak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, dan tokoh adat untuk berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan.

Ia menekankan bahwa perubahan dapat dimulai dari tindakan kecil: menghentikan kata-kata kasar, menolak diskriminasi, dan berani melapor ketika menyaksikan atau mengalami kekerasan.

“Dengan semangat kebersamaan, Maluku dapat menjadi daerah yang menghormati martabat perempuan, melindungi anak-anak, dan membangun generasi yang berdaya,” tutupnya.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan resmi dicanangkan, disertai deklarasi simbolik oleh perwakilan pemerintah dan masyarakat.

REDAKSI PELITA MALUKU - AIS