04 Mei,2026 by “Nyalakan Cahaya Dari Timur Untuk Indonesia

HUKUM & KRIMINAL

Lewerissa Tegas: Gunung Botak Harus Bersih, Tambang Ilegal Tak Diberi Ruang Lagi

Ambon, Pelita Maluku — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmennya untuk membersihkan kawasan Gunung Botak dari aktivitas tambang ilegal, menyusul penguatan sinergi dengan TNI dan Polri dalam penertiban yang kini mulai menunjukkan hasil nyata.

Penegasan itu disampaikan Lewerissa usai menerima kunjungan silaturahmi Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto di Kantor Gubernur Maluku. Senin (04/05/2026), Pertemuan tersebut menjadi momentum awal memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjaga stabilitas dan ketertiban di daerah.

Menurut Lewerissa, selama bertahun-tahun penertiban di Gunung Botak kerap berjalan tidak konsisten, di mana aktivitas ilegal kembali muncul setelah operasi dilakukan. Namun kali ini, ia memastikan pendekatan yang dilakukan lebih tegas dan terkoordinasi.

“Penertiban kali ini sangat luar biasa. Sudah bertahun-tahun kawasan itu ditertibkan tapi selalu timbul tenggelam. Sekarang sudah tegas dan menunjukkan hasil yang baik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa praktik tambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Para penambang ilegal, kata dia, cenderung mengabaikan dampak ekologis demi keuntungan semata.

Sebaliknya, pemerintah mendorong aktivitas pertambangan yang sah dan bertanggung jawab, dengan kewajiban mematuhi standar pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian limbah dan perlindungan ekosistem.

Lewerissa juga mengapresiasi peran aktif TNI dan Polri dalam mendukung penertiban, termasuk melalui pendirian pos-pos pengamanan di kawasan Gunung Botak untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Ia memastikan, ke depan Pemerintah Provinsi Maluku akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat keamanan guna menjaga konsistensi penertiban dan mencegah kembalinya aktivitas ilegal.

“Gunung Botak harus bersih. Tidak boleh lagi ada ruang bagi tambang ilegal. Ini demi lingkungan dan masa depan masyarakat Maluku,” tegasnya.

Redaksi Pelita Maluku