Maluku Bergerak Satu Suara, Uluputty Siap Perjuangan Infrastruktur ke Pusat

Ambon, Pelita Maluku – Semangat menyatukan perjuangan pembangunan Maluku mulai digelorakan. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, memimpin konsolidasi besar bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan sejumlah mitra strategis sektor perhubungan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/5/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum penting menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Maluku menjelang pembahasan RAPBN Tahun 2027 di pemerintah pusat.

Hadir dalam pertemuan itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, unsur KSOP Ambon, Pelindo, Pelni, ASDP, Angkasa Pura, Basarnas, BMKG, Distrik Navigasi, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, hingga berbagai instansi teknis sektor transportasi laut, udara, dan darat.

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, rapat tersebut merupakan inisiatif bersama antara Saadiah Uluputty dan Pemerintah Provinsi Maluku sebagai langkah awal mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis yang akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran nasional.

Menurutnya, kekuatan perjuangan Maluku akan lebih efektif apabila seluruh elemen pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan wakil rakyat memiliki persepsi yang sama dalam menyuarakan kebutuhan daerah ke pemerintah pusat.

“Dengan rapat koordinasi seperti ini kita berharap apa yang akan kita sampaikan lewat wakil kita di DPR RI maupun DPD RI kepada pemerintah pusat dapat memiliki persepsi yang sama,” ujar Lewerissa.

Sementara itu, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa Maluku membutuhkan perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur karena karakter wilayahnya didominasi lautan dan terdiri dari ribuan pulau yang saling terpisah.

Ia menyebut sekitar 93 persen wilayah Maluku adalah laut dengan kurang lebih 1.400 pulau, sehingga sektor transportasi dan konektivitas menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus diperjuangkan secara bersama.

Menurut Saadiah, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan bukan hanya soal proyek fisik, tetapi berkaitan langsung dengan pelayanan publik, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, ia menilai penting membangun komunikasi dan sinkronisasi sejak awal agar perjuangan pembangunan Maluku di tingkat pusat memiliki arah yang jelas, terukur, dan tepat sasaran.

“Oleh karena itu dalam fungsi kami sebagai anggota Komisi V DPR RI, saya merasa penting dan strategis jika kita duduk bersama membicarakan hal-hal yang menjadi concern dan skala prioritas dalam perjuangan ke-Malukuan,” tegas Saadiah.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku bersama seluruh mitra perhubungan diharapkan dapat bergerak dengan satu suara dalam mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah, sehingga perjuangan Maluku di tingkat nasional semakin kuat dan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Redaksi Pelita Maluku