Ambon, Pelita Maluku – Ramadan tinggal menghitung hari, tetapi tekanan harga pangan di Maluku sudah lebih dulu terasa.
Dari 15 komoditas strategis yang dipantau pemerintah, 11 di antaranya masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi, dalam keterangan persnya di Lantai VII Kantor Gubernur Jumat (13/02/2026), mengakui Ramadan dan Idul Fitri menjadi periode paling rawan terhadap lonjakan konsumsi dan inflasi.
“Ramadan dan Idul Fitri paling besar dampaknya terhadap konsumsi. Karena itu kami analisis komoditas yang berpotensi naik,” ujarnya di Ambon.
Analisis tren 2024 hingga awal 2025 menunjukkan sedikitnya 11 komoditas cenderung naik dalam satu bulan sebelum Ramadan. Di antaranya beras, sayur hijau, wortel, kacang panjang, buncis, mentimun, minyak goreng, hingga bensin.
Memasuki pekan pertama Februari 2026, harga beras dan bawang merah tercatat masih berada di atas rata-rata harga tiga tahun terakhir. Meski bawang merah mulai turun, posisinya belum kembali normal. Sementara telur, cabai merah, dan cabai rawit relatif stabil.
Dari 15 komoditas yang diatur melalui HET dan HAP, hanya empat yang masih berada di bawah batas pemerintah seperti beras medium, beras SPHP, beras medium non-SPHP, dan daging sapi. Selebihnya melampaui patokan resmi. Kebutuhan beras masyarakat Maluku pada Februari diperkirakan mencapai 23.500 ton per bulan. Untuk minyak goreng, kebutuhannya sekitar 1.649 ton.
Saat Ramadan dan Idul Fitri, konsumsi rumah tangga diprediksi meningkat 10–15 persen. Kenaikan ini mencakup kebutuhan rumah tangga, industri, hingga kegiatan pemerintahan.
Artinya, tanpa pengendalian distribusi yang ketat,l lonjakan permintaan bisa memperparah tekanan harga.
Neraca pangan daerah menunjukkan stok beras, daging sapi, telur, bawang, dan minyak goreng relatif aman hingga dua bulan setelah Ramadan.
Namun cabai merah dan cabai rawit berada di bawah batas aman. Pemerintah menyebut kondisi itu dipengaruhi sifat cabai yang cepat rusak dan perputaran stok yang singkat.
Untuk mengawasi pergerakan harga dan distribusi, Badan Pangan Nasional membentuk satuan tugas pengendalian harga dan keamanan pangan. Di Maluku, satgas ini melibatkan unsur kepolisian dan sejumlah dinas teknis.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku merencanakan tujuh kali pasar murah di Kota Ambon hingga menjelang Idul Fitri.
Langkah antisipasi telah disiapkan. Namun kenyataannya, mayoritas komoditas strategis masih dijual di atas batas resmi. Ramadan sudah di depan mata, dan pasar mulai menunjukkan bahwa harga pangan belum sepenuhnya bersahabat dengan dompet masyarakat.
Redaksi Pelita Maluku - Ais
Komentar
Belum Ada Komentar