Pemprov Maluku Datangkan 960 Kg Cabai dari Kupang, Harga Ditekan Rp40 Ribu per Kilogram

AMBON, PELITA MALUKU – Lonjakan harga cabai rawit di Kota Ambon mendorong Pemerintah Provinsi Maluku bersama Bank Indonesia (BI) mengambil langkah intervensi pasar. Sebanyak 960 kilogram cabai rawit didatangkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), cabai rawit tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Langkah ini dilakukan untuk menekan kenaikan harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di Kota Ambon.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, menjelaskan bahwa pasokan cabai didatangkan menggunakan pesawat komersial Batik Air melalui dua tahap pengiriman.

Pengiriman pertama sebanyak 450 kilogram tiba di Ambon pada 28 Oktober 2026. Selanjutnya, 510 kilogram cabai rawit menyusul pada 11 November 2026. Dengan demikian, total pasokan yang berhasil didatangkan mencapai 960 kilogram.

Distribusi tersebut dilakukan melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), sebagai bentuk kerja sama pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, terutama pada kelompok pangan bergejolak.

Cabai rawit kemudian dipasarkan melalui sejumlah titik, yakni Pasar Mardika, Pasar Passo, Pasar Batu Merah, Kudamati, dan Wayame.

Inawati mengatakan, pelaksanaan GPM pada 29–30 Oktober 2026 mendapat respons positif dari masyarakat. Warga antusias memanfaatkan kesempatan tersebut karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga yang sempat melonjak di pasaran.

"Selama pelaksanaan Gerakan Pangan Murah khusus cabai rawit ini, masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu," ungkap Inawati.

Menurutnya, intervensi pasar seperti ini perlu terus dilakukan agar kenaikan harga pangan tidak semakin membebani pengeluaran rumah tangga.

Pemprov Maluku juga berharap program serupa dapat diperluas ke sejumlah komoditas strategis, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, minyak goreng, dan gula pasir.

Inawati mengakui, persoalan distribusi masih menjadi tantangan tersendiri bagi Maluku. Sebagai daerah kepulauan, tingginya biaya transportasi dan keterbatasan konektivitas antarpulau ikut memengaruhi harga pangan di tingkat konsumen.

Karena itu, kerja sama dengan Bank Indonesia melalui FDP diharapkan mampu memperpendek rantai pasok dan menekan biaya distribusi dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumen.

Pemprov Maluku menilai intervensi pangan tidak cukup hanya dilakukan ketika harga melonjak. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi juga perlu dijaga agar daya beli masyarakat tetap terlindungi.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU