Ambon, Pelita Maluku – Usai meresmikan PAW Saniri dan BPD di Balai Kota Ambon, Jumat (14/02/2026), Walikota Ambon Drs. Bodewin Wattimena M.Si memberi perhatian khusus pada proses pemerintahan di Negeri Soya yang harus menyesuaikan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia menyebut, pemerintah kota telah menempatkan pejabat sementara di Negeri Soya sebagai bagian dari pelaksanaan putusan hukum. Namun pekerjaan belum selesai. Saniri dan pejabat yang ada diminta segera memproses ulang seluruh tahapan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Saya kira dalam waktu dekat bisa selesai. Tapi semua tahapan harus dijalankan dengan benar,” ujarnya.
Menurut Bodewin, pengalaman kalah di PTUN menjadi pelajaran berharga. Persoalan bukan pada siapa yang menang atau kalah, tetapi pada prosedur yang tidak boleh diabaikan.
Ia mengingatkan, satu tahapan saja terlewat bisa menjadi celah hukum dan berujung sengketa baru.
“Jangan sampai ada mekanisme yang dilompati. Itu bisa jadi pintu masalah lagi,” katanya dengan nada mengingatkan.
Bodewin menegaskan Pemerintah Kota Ambon tidak akan mencampuri proses internal negeri, selama berjalan sesuai aturan.
Pemkot hanya memastikan keputusan yang dihasilkan nantinya kuat secara hukum dan tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
“Kami tidak mengintervensi. Silakan proses sesuai ketentuan. Mudah-mudahan bisa cepat selesai supaya semua raja definitif bisa hadir dan pemerintahan berjalan normal,” ujarnya.
Bagi Bodewin, penyelesaian Negeri Soya bukan sekadar urusan administrasi. Ini tentang memberi kepastian kepada masyarakat agar pelayanan publik dan pembangunan tidak tersandera persoalan hukum.
Ia berharap semua pihak di negeri dapat menahan diri, mengikuti aturan, dan menempatkan kepentingan warga di atas kepentingan kelompok.
“Yang terpenting, negeri harus tenang dan masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.
Redaksi Pelita Maluku - Ais
Komentar
Belum Ada Komentar