Ambon, Pelita Maluku – Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa pengembangan Smart City Kota Ambon tidak berhenti pada pemanfaatan teknologi, tetapi diarahkan pada transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan warga.
Penegasan itu disampaikan Wattimena saat Evaluasi Penyelenggaraan Kota Cerdas Tahun 2025 yang digelar Kementrian Komunikasi dan Digital RI, di Ruang Flesingen, Balai Kota Ambon, Rabu (4/2/2026).
Menurut Walikota, keikutsertaan Ambon dalam program Smart City nasional merupakan momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi persoalan pelayanan publik sekaligus merumuskan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.
“Smart City di Ambon kami bangun sebagai instrumen reformasi birokrasi, bukan sekadar digitalisasi layanan. Tujuannya jelas, menghadirkan pemerintah yang cepat merespons dan mau mendengar,” tegas Wattimena.
Ia menjelaskan, Smart City telah menjadi bagian dari agenda prioritas kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode 2025–2030. Dari 17 program utama, pengembangan Smart City masuk dalam program prioritas ke-13 dan menjadi landasan perencanaan lintas sektor seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebagai bentuk implementasi nyata, Pemerintah Kota Ambon telah meluncurkan layanan pengaduan darurat terpadu berbasis teknologi yang terhubung dengan kepolisian, TNI, PLN, dan instansi terkait lainnya.
Layanan ini dirancang untuk memastikan respon cepat dan terkoordinasi terhadap kondisi darurat yang dihadapi masyarakat.
Di bidang lingkungan, Wattimena menyebut Smart City Ambon juga diarahkan pada pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah berbasis teknologi dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif. Langkah ini diambil untuk menekan volume sampah ke TPA sekaligus memberi nilai tambah ekonomi.
Selain itu, Pemkot Ambon mulai mengembangkan CCTV berbasis video analytics di sejumlah titik rawan kemacetan dan kawasan pembuangan sampah ilegal guna mendukung pengawasan dan penegakan aturan secara lebih efektif.
Dalam aspek keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Ambon membuka ruang partisipasi publik melalui kanal digital resmi serta program “Wali Kota Jumpa Rakyat” setiap Jumat. Program serupa juga dijalankan di tingkat desa dan kelurahan agar persoalan warga dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus menumpuk di tingkat kota.
“Kami sadar keterbatasan itu ada, tapi itu bukan alasan. Smart City adalah soal keberanian beradaptasi dan kemauan melayani,” ujar Wattimena.
Evaluasi ini turut melibatkan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Kementerian Dalam Negeri, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari sinergi pusat dan daerah dalam mendorong Ambon menuju kota cerdas, inovatif, dan berkelanjutan.
Redaksi Pelita Maluku - Ais
Komentar
Belum Ada Komentar