Indonesia
English
Hasil pencarian dengan katakunci ''
Urus BPJS Gratis di Ambon Perlu Sabar, Data dan Kuota Jadi Kunci
Ambon, Pelita Maluku — Warga kurang mampu di Kota Ambon yang mengajukan BPJS Kesehatan gratis perlu memahami satu hal penting: prosesnya tidak bisa instan. Pengusulan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus melewati tahapan administrasi, verifikasi data, hingga menunggu ketersediaan kuota.Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupessy, menjelaskan bahwa skema bantuan BPJS bagi warga kurang mampu terbagi dua. Pertama, PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai APBN melalui Kementerian Sosial,...
Selengkapnya
Ambon Kejar Deteksi Dini Kanker Serviks
Ambon, Pelita Maluku — Dinas Kesehatan Kota Ambon memperkuat skrining kanker serviks dengan metode HPV DNA di puskesmas dan klinik. Langkah ini digenjot untuk mempercepat deteksi dini kanker leher rahim sekaligus mengejar target Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks 2023–2030.Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Johan Stefanus Norimarna, M.K.M, menegaskan penguatan dilakukan dari hulu ke hilir—mulai perencanaan, pelatihan tenaga kesehatan, hingga layanan rujukan dan tindak lanjut hasil skrining.“Pelaksanaannya tidak setengah-setengah....
Selengkapnya
Ambon Padat, Hutan Lindung Tak Boleh Disentuh
Ambon, Pelita Maluku — Di tengah laju pertumbuhan penduduk dan tekanan pembangunan, kawasan hutan lindung Kota Ambon tetap dipertahankan. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan, ekspansi permukiman dan pembangunan tidak boleh masuk ke wilayah hutan lindung yang menjadi benteng ekologis kota.Kepala Bidang Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Alberth Limahelu, menyatakan pengawasan terus diperketat untuk mencegah aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung, sekaligus memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak mencoba membangun di...
Selengkapnya
Satu Data Indonesia Diteken, APPSI Dorong Pembangunan Berbasis Fakta
Jakarta, Pelita Maluku — Pemerintah pusat dan daerah kembali menegaskan satu pesan penting: pembangunan tanpa data yang rapi adalah ilusi. Hal itu tercermin dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Kolaborasi Satu Data Indonesia yang digelar di Kantor Bappenas, Senin (26/1/2026).Sekretaris Jenderal APPSI, Hendrik Lewerissa, hadir langsung dalam agenda nasional tersebut sebagai representasi pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.Penandatanganan ini mencakup kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk penguatan penyelenggaraan informasi geospasial...
Selengkapnya
Desa Hunuth Jadi Ruang Uji Kebijakan Publik, Peserta Kursus Australia Belajar Tata Kelola Inklusif
Ambon, Pelita Maluku – Desa Hunuth tak sekadar menjadi lokasi kunjungan, tetapi berubah menjadi ruang uji praktik kebijakan publik. Sebanyak 27 peserta kursus Governance and Public Policy Making for Sub-National Governments mendatangi Kantor Balai Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa (27/01/2026), dalam rangkaian program pembelajaran Australia House.Kunjungan ini mempertemukan perspektif kebijakan lintas negara dengan realitas tata kelola pemerintahan di tingkat paling dekat dengan warga. Pemerintah Kota Ambon menilai, desa adalah...
Selengkapnya
Wali Kota Ambon: Kritik Boleh, Menghakimi Jangan
Ambon, Pelita Maluku – Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh berubah menjadi ruang penghakiman publik. Demokrasi, kata dia, harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap asas hukum, terutama praduga tak bersalah.Pernyataan itu disampaikan Bodewin menanggapi beredarnya ajakan aksi demonstrasi di media sosial yang ditujukan kepadanya dan direncanakan berlangsung Kamis mendatang. Alih-alih menepis kritik, Bodewin memilih meluruskan batas antara kritik yang sah dan tuduhan yang belum terbukti.Melalui unggahan...
Selengkapnya
Negeri Adat Bukan Desa, Maispatella : Jangan Dipaksa Masuk Kerangka Desa
Ambon, Pelita Maluku — Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Maspaitella, melontarkan kritik tegas terhadap cara pandang negara yang masih menyamakan negeri adat dengan desa. Ia menilai kekeliruan ini bukan sekadar soal istilah, tetapi menyangkut pengabaian sejarah, hukum adat, dan identitas masyarakat Maluku.Pernyataan keras itu disampaikan Reza di Balai Kota Ambon, Selasa (27/01/2026), saat menjelaskan proses panjang penguatan dan pengakuan pemerintahan adat di Maluku.“Negeri adat bukan desa. Dari sisi sejarah...
Selengkapnya
Pemkot Ambon Siap Polisikan Korlap Aksi, Edaran Dinilai Provokatif dan Menyudutkan Wali Kota
Ambon, Pelita Maluku — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersiap mengambil langkah hukum terhadap narasi dalam edaran Seruan Aksi yang dinilai provokatif dan menyudutkan Wali Kota Ambon. Edaran tersebut rencananya menjadi dasar aksi yang akan digelar Kamis mendatang.Sikap tegas itu ditunjukkan dengan rencana pelaporan pengaduan (LP) ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dengan pihak terlapor adalah koordinator lapangan (korlap) aksi, sebagaimana tercantum dalam edaran.Kepala Bagian Hukum Pemkot Ambon, Lexi Manuputty,...
Selengkapnya
Hendrik Lewerissa Antar Maluku Raih Penghargaan Nasional UHC
Jakarta, Pelita Maluku — Upaya Pemerintah Provinsi Maluku memperluas akses layanan kesehatan kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Madya, sebagai apresiasi atas komitmen daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dalam kegiatan Deklarasi dan Pencanangan UHC serta Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah...
Selengkapnya
Dituding Sebar Hoaks dan Fitnah, Mujahidin dan Osama Dilaporkan ke Polda Maluku
Ambon, Pelita Maluku — Ketika ruang digital dinilai tak lagi aman bagi reputasi seseorang, jalur hukum pun dipilih. Mujahidin Buano dan Osama Rumbow resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Maluku atas dugaan penyebaran hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik melalui media digital.Laporan tersebut diterima Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku pada Rabu (28/1/2026), dan tercatat dalam Surat Tanda Terima Pengaduan (STTP) Nomor STTP/11/I/2026/Ditreskrimsus, yang diterima oleh Aiptu Daud Sitanggang.Drs....
Selengkapnya