Dikbud Maluku Warning Soal Keamanan Makanan Siswa

Ambon, Pelita Maluku - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengeluarkan peringatan tegas agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar mengejar target, tetapi benar-benar aman, sehat, dan bebas risiko bagi siswa.

Tanpa koordinasi lintas sektor yang kuat, program strategis nasional ini dinilai rawan menimbulkan masalah serius, termasuk kasus keracunan makanan.

Peringatan tersebut disampaikan Kabid SMA Dikbud Provinsi Maluku, Fence Mandaku, dalam kegiatan Coffee Morning yang digelar Dinas Kominfo Provinsi Maluku di View Cafe Karang Panjang, Ambon, Selasa (16/12/2025).

Fence menegaskan, sektor pendidikan adalah penerima manfaat langsung MBG, karena menyasar anak-anak sekolah. Namun, manfaat itu bisa berubah menjadi ancaman jika pelaksanaan program tidak dikelola secara disiplin dan terkoordinasi.

“Kalau koordinasi berjalan baik, anak-anak kita menikmati makanan sehat dan aman. Tapi kalau tidak, yang muncul justru rasa takut, bahkan keracunan seperti yang sudah terjadi,” tegas Fence.

Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan Ombudsman RI, terdapat sedikitnya delapan persoalan krusial dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Masalah paling mencolok adalah kesenjangan tajam antara target dan realisasi layanan.

Di Provinsi Maluku sendiri, dari 298 SMA, baru 94 sekolah yang terlayani MBG, atau sekitar 32 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang SMK dan SLB, menandakan masih jauhnya capaian dari target ideal.

Isu paling mengkhawatirkan, menurut Fence, adalah kasus keracunan makanan siswa. Ia menyinggung insiden di SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat, di mana ratusan siswa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat dugaan keracunan makanan MBG.

“Ini alarm keras bagi kita semua. Untung penanganan cepat sehingga tidak ada korban jiwa. Tapi kejadian seperti ini tidak boleh terulang,” katanya.

Pasca kejadian tersebut, Dikbud Maluku langsung memanggil Kepala Cabang Dinas terkait untuk melakukan rapat koordinasi darurat, guna mengevaluasi sistem dan menutup celah risiko di lapangan.

Fence juga menyoroti belum transparannya penetapan mitra yayasan dan Satuan Pelayanan Gizi (SPG), yang dinilai rawan konflik kepentingan. Beban kerja SPG yang tidak seimbang, di mana satu dapur harus melayani hingga 3.000 siswa, dinilai berpotensi menurunkan kualitas dan keamanan makanan.

Selain itu, ia menyebut sejumlah persoalan lain, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan honor, hingga mutu bahan baku pangan yang belum konsisten.

Karena itu, Fence mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal Maluku yang dinilai lebih segar, sehat, mudah diawasi, sekaligus menggerakkan ekonomi petani daerah.

“Kalau pangan lokal tersedia, jangan diabaikan. Ini soal keselamatan anak-anak kita dan keberlanjutan ekonomi lokal,” tegasnya.

Dikbud Maluku menegaskan, ke depan MBG tidak boleh hanya mengejar angka penerima, tetapi harus menjamin kualitas gizi, keamanan pangan, dan kesehatan siswa, melalui sinergi kuat antara Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Ketahanan Pangan, serta seluruh pemangku kepentingan.

REDAKSI PELITA MALUKU - AIS