Ambon, Pelita Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 dalam kondisi aman. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Abdul Haris, dalam konferensi pers ketahanan pangan daerah di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (13/2/2026).
Abdul Haris menegaskan, pihaknya rutin berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk memantau stok dan distribusi BBM, terutama jenis subsidi yang rentan memicu kepanikan di masyarakat.
“Setiap minggu kami update stok, karena tiap Senin ada rapat pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat,” ujarnya.
Rincian Stok per 10 Februari 2026
1. Minyak Tanah (Subsidi/BBMT)
Stok tersedia 221.082,6 kiloliter.
Rata-rata konsumsi harian 299 kiloliter.
Artinya, stok cukup untuk 81 hari atau hingga akhir April 2026, melewati Idul Fitri yang diperkirakan jatuh 20–21 Maret.
2. Solar (Subsidi)
Stok tersedia 14.625 kiloliter.
Rata-rata konsumsi 1.625 kiloliter per hari.
Cukup untuk sembilan hari sejak 10 Februari atau hingga 18 Februari 2026. Namun, distribusi rutin kapal pengangkut BBM dilakukan setiap pekan.
3. Pertalite (JBKP/Subsidi Penugasan)
Stok tersedia 8.101 kiloliter.
Konsumsi harian 157 kiloliter.
Cukup untuk 51 hari atau hingga 1 April 2026.
4. LPG
Stok tersedia 206 metrik ton.
Distribusi rata-rata 8 metrik ton per hari.
Cukup untuk 25 hari ke depan atau hingga 25 Maret.
Abdul Haris menyoroti fenomena panic buying yang kerap terjadi akibat keterlambatan distribusi di tingkat agen atau penyalur. Menurutnya, kekosongan di satu titik sering kali bukan karena stok habis, melainkan karena penyalur belum melakukan pembayaran sehingga agen belum melakukan dropping.
Akibatnya, warga membeli di wilayah lain, memicu efek domino dan kesan kelangkaan.
“Padahal stok provinsi tersedia dan aman. Yang terjadi hanya keterlambatan distribusi,” tegasnya.
Jika terjadi kekosongan di lapangan, masyarakat diminta segera melapor ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota. Koordinasi kemudian dilakukan bersama Dinas ESDM Provinsi untuk meminta tambahan kuota atau ekstra dropping dari Pertamina.
Abdul Haris juga meminta bupati dan wali kota aktif memantau kondisi distribusi BBM subsidi di wilayah masing-masing, terutama di daerah kepulauan seperti Tual dan Masohi yang rentan kendala geografis.
Redaksi Pelita Maluku - Ais
Komentar
Belum Ada Komentar