Mendagri Minta BNPP Kawal Alokasi Dana ke Perbatasan Maluku Tepat Sasaran

Ambon, Maluku - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/6/2023).

Memulai rangkaian kegiatan pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, diadakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon Rabu (14/6/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP menjelaskan, di Provinsi Maluku terdapat 4 kabupaten yang berada di kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Dari dana total Rp7,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tabun 2023, dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke 4 kabupaten kawasan perbatasan di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.

Rinciannya, sambung Tito, total alokasi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp316.102.204.268.00, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp150.443.502.713, untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp196.899.705.133.00, dan untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp96.981.709.186.00. Disamping untuk 4 kabupaten tersebut, terdapat pula alokasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp.4 miliar.

"Total anggaran yang ada di Maluku pada 4 kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp760 miliar," jelas Menteri Tito usai Rapat Forkopimda kepada media massa, Rabu (14/6/2023).

Menteri Tito menginginkan pembangunan pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme 2 arah. Yakni, tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Ia mengutarakan, segenap jajaran BNPP dituntut untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28 kementerian/lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP dan pemerintah daerah (pemda) agar tepat sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut sesuai fungsi BNPP, yakni mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan.

"Saya tugaskan kepada Pak Robert sebagai Plh Sekretaris BNPP, itu uangnya ada dimana, apakah masih di K/L atau sudah ada di pemerintah daerah? Nah nanti kalo sudah ketemu, porsi anggaran yang kita lacak tersebut di mana, jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukannya itu untuk perbatasan," jelas Menteri Tito.

Menteri Tito kembali menjelaskan, dalam acara pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, BNPP akan melaksanakan peresmian atas beberapa hasil pekerjaan tahun 2022, yaitu preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 km, penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter.

Pembangunan tersebut berdasarkan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bukan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Sebagai informasi, sebelum memulai pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 secara seremoni, Menteri Tito dan Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP, dijadwalkan untuk mengunjungi Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD, yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.

Pulau Meatimiarang adalah pulau berpenduduk yang masuk ke dalam 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia. Kunjungan kerja Menteri Tito dan Mahfud MD, mengecek PPKT terakhir kali dilakukan pada 21 Desember 2022, yakni ke Pulau Rondo di Sabang, Aceh. (PM.007)