Percepatan Block Masela, Gubernur Lewerissa Desak Kompensasi Warga Segera Dibayar

JAKARTA, PELITA MALUKU – Percepatan pembangunan proyek gas raksasa Blok Masela tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang terdampak. Pemerintah Provinsi Maluku kini mendorong penyelesaian kompensasi, relokasi rumah, hingga bantuan kebutuhan hidup warga agar proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan tanpa meninggalkan persoalan sosial.

Komitmen itu ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, di Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Lewerissa meminta penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak menjadi perhatian serius seluruh pihak. Pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan proyek energi berskala besar itu tidak hanya mengejar target investasi, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan bagi warga, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, yang juga menjabat Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), menjelaskan bahwa salah satu agenda utama rapat adalah mempercepat pembayaran kompensasi kepada masyarakat.

Gubernur secara khusus mendorong Inpex selaku kontraktor proyek bersama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) segera merealisasikan pembayaran berdasarkan hasil penilaian dan data masyarakat yang telah diverifikasi.

Tidak hanya kompensasi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bentuk penanganan bagi warga yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela.

Langkah tersebut mencakup bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, relokasi enam unit rumah warga yang berada di dalam area pembangunan, termasuk penyediaan lokasi dan hunian pengganti, serta penggantian biaya tanaman tumbuh.

Sementara itu, bantuan peralatan hidup masih menunggu rekomendasi akhir dari SKK Migas sebelum nilai bantuannya ditetapkan.

Keterlibatan pemerintah pusat, Pemprov Maluku, Forkopimda, TNI-Polri, SKK Migas, dan Inpex dalam koordinasi tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.

Bagi Maluku, Blok Masela bukan sekadar proyek investasi bernilai besar. Kehadirannya diharapkan membuka peluang ekonomi, memperkuat ketahanan energi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Namun, manfaat pembangunan harus dirasakan secara adil, terutama oleh masyarakat yang lebih dahulu menghadapi dampak langsung proyek tersebut.

Pemprov Maluku optimistis, penyelesaian persoalan sosial secara transparan dan tepat sasaran akan membuka jalan bagi percepatan pembangunan Blok Masela tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU