Indonesia
English
Hasil pencarian dengan katakunci ''
Vanath : Gelar Profesor Harus Melahirkan Solusi Nyata bagi Maluku
Ambon, Pelita Maluku – Pengukuhan enam profesor baru Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon, Rabu (11/01/2026), bukan sekadar seremoni akademik. Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan bahwa gelar profesor harus melahirkan solusi nyata bagi Maluku.Pernyataan itu disampaikan Vanath saat menghadiri Rapat Terbuka Luar Biasa Senat Unpatti di Gedung Rektorat. Ia menilai, di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, perguruan tinggi tidak boleh berhenti pada capaian gelar dan reputasi akademik semata.“Gelar profesor adalah...
Selengkapnya
250 Atlet Taekwondo Ambon Siap Bertarung, Wali Kota: Juara Lahir dari Disiplin
Ambon, Pelita Maluku – Sebanyak 250 atlet Taekwondo Indonesia (TI) Kota Ambon akan berlaga dalam Liga Series 2 tingkat Provinsi Maluku yang digelar 12–14 Februari 2026 di Karang Panjang.Menjelang keberangkatan, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena memberikan arahan langsung kepada para atlet di depan Balai Kota Ambon, Rabu (11/02/2026).Dalam arahannya, Bodewin menegaskan bahwa target juara umum bukan sekadar ambisi, tetapi harus dibarengi disiplin, kerja keras, dan sportivitas. “Jangan berharap jadi juara...
Selengkapnya
Wali Kota Ambon Soroti Ancaman Disintegrasi, Dorong Literasi Keagamaan Lintas Budaya
Ambon, Pelita Maluku – Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, mengingatkan potensi ancaman perpecahan sosial di tengah keberagaman masyarakat Maluku. Ia menilai, literasi keagamaan lintas budaya menjadi strategi penting untuk memperkuat persatuan dan mencegah konflik berbasis perbedaan.Pernyataan itu disampaikan Wattimena saat menghadiri Seminar Penguatan Karakter Bangsa yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/2/2026). Seminar tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program Asta Cita...
Selengkapnya
Ambon Raih Opini Tertinggi Pelayanan Publik, Ombudsman Tetap Soroti Potensi Maladministrasi
Ambon, Pelita Maluku – Kota Ambon kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan opini tertinggi pelayanan publik di Provinsi Maluku tahun 2026. Namun di balik capaian itu, Ombudsman RI Perwakilan Maluku tetap menemukan potensi maladministrasi yang harus dibenahi. Hasil evaluasi tersebut disampaikan Walikota Ambon Usai melakukan pertemuan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Kamis (12/04/2026).Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, mengakui terdapat perubahan variabel dan dimensi penilaian dalam evaluasi tahun ini....
Selengkapnya
RS Tipe D di Hutumuri Disiapkan, Wali Kota Ambon Janji Tak Ada Pasien Ditolak Karena Biaya
Ambon, Pelita Maluku – Pemerintah Kota Ambon menargetkan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe D di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, sebagai solusi atas keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut. Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, menegaskan rumah sakit itu akan melayani seluruh warga tanpa mempersoalkan kemampuan ekonomi pasien. Komitmen tersebut disampaikan Bodewin dalam wawancara di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/2/2026).Menurutnya, kebutuhan rumah sakit di kawasan Leitimur Selatan sudah mendesak. Selama...
Selengkapnya
Rapor Merah untuk SBB, Ombudsman Maluku Desak Evaluasi Kepala Dinas
Ambon, Pelita Maluku – Ombudsman RI Perwakilan Maluku kembali memberi rapor merah kepada Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam penilaian pelayanan publik tahun 2026. Nilai SBB dinilai stagnan dan tidak menunjukkan perbaikan berarti dibanding tahun-tahun sebelumnya.Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, menyampaikan langsung kritik tersebut saat diwawancarai di Kantor Ombudsman Maluku, Kamis (12/04/2026).“SBB dari tahun ke tahun nilainya selalu rendah. Tidak ada perubahan signifikan,” tegas Slamat.Menurutnya, setiap hasil...
Selengkapnya
PKH Diawasi Ketat, Pelupessy : Bantuan Bisa Putus Jika Disalahgunakan
Ambon, Pelita Maluku – Pemerintah Kota Ambon memastikan bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2026, hanya akan diterima warga yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, dr. Wendy Pelupessy, MKes, menegaskan calon penerima PKH harus berada pada desil 1 sampai 4 yakni kelompok masyarakat miskin ekstrem hingga rentan.Penegasan itu disampaikan Wendy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Verifikasi Ulang DTSEN...
Selengkapnya
Penentuan Penerima Bansos Tak Sepihak, Dinsos Ambon Pastikan Lewat Musyawarah Desa/Negeri/Kelurahan dan 39 Indikator penilaian
Ambon, Pelita Maluku – Di tengah harapan banyak keluarga yang menggantungkan hidup pada bantuan sosial, Dinas Sosial Kota Ambon memastikan satu hal: penentuan penerima bansos 2026 tidak dilakukan sembarangan dan tidak diputuskan sepihak.Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, dr. Wendy Pelupessy, menegaskan bahwa setiap nama yang masuk dalam daftar penerima harus melalui musyawarah Desa/Negeri/Kelurahan dan proses verifikasi berlapis berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).Penegasan itu disampaikan Wendy saat...
Selengkapnya
Pelayanan Publik Ambon Tertinggi di Maluku, Kadis Sosial Akui Masih Ada PR Serius
Ambon, Pelita Maluku – Penilaian Ombusdman RI Perwakilan Maluku, sehubungan dengan Kota Ambon dinilai memiliki pelayanan publik terbaik di Maluku tahun 2026, mendapat respon positif dari Dinas Sosial Kota Ambon.Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, drg. Wenddy Pelupessy, yang di konfirmasi, Pelita Maluku, usai kegiatan Verifikasi Ulang DTSEN Kelurahan Karang Panjang di Hotel Grand Avira, Kamis (12/02/2026) menyampaikan apresiasi atas penilaian tersebut. Menurut Pelupessy, capaian ini merupakan hasil evaluasi...
Selengkapnya
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2025–2045 Harus Menjadi Titik Balik
Ambon, Pelita Maluku – Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2025–2045 ditegaskan harus menjadi titik balik dalam penataan pembangunan kota yang selama ini dinilai berjalan tanpa arah.Penegasan itu disampaikan Walikota Ambon saat membuka Konsultasi Publik (KP) II Revisi RTRW di Lantai VII Kamari Hotel, Jumat (13/02/2026).Menurutnya, dokumen RTRW bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi arah strategis pembangunan 20 tahun ke depan yang menyangkut kepentingan seluruh warga kota,...
Selengkapnya